Kemenhut Luncurkan Skema Baru Perdagangan Karbon

Jakarta: Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi meluncurkan Persetujuan Menteri Kehutanan mengenai penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK). Langkah ini menandai babak baru perdagangan karbon sektor kehutanan nasional, yang kini beralih menjadi lebih konkret lewat serangkaian proyek yang siap dipasarkan ke kancah global.

“Kepada yang telah siap nanti diregistrasi dan didagangkan supaya tidak omon-omon saja, jadi bisa langsung ada yang konkret kita dagangkan,” kata Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Gedung Kemenhut, Jakarta, dikutip melalui keterangan tertulis, Senin, 6 Juli 2026.
 

Acara peluncuran strategis ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara. Yakni, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno, hingga Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta jajaran duta besar dan gubernur.

Raja Juli menegaskan bahwa percepatan regulasi ini merupakan buah dari kepemimpinan kuat Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen penuh pada akselerasi ekonomi hijau. Berbagai target besar yang dahulunya dinilai sulit dicapai, kini mulai diwujudkan satu per satu.

“Semua ini terlaksana tentu karena leadership yang sangat kuat dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Yang dulu hanya khayalan sekarang bisa menjadi konkret, yang dulu hanya kemungkinan sekarang jadi mungkin dan terjadi,” ujar Raja Juli.


Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Foto: Dok. Kemenhut.

Kemenhut memperkenalkan empat proyek karbon perdana yang siap beroperasi, meliputi tiga proyek di kawasan Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan satu proyek Perhutanan Sosial (PS). Ekspansi ini tidak lagi hanya terpaku pada kawasan konsesi berskala besar, melainkan merambah ke kawasan konservasi seperti Way Kambas demi pemerataan ekonomi masyarakat.

“Segala sesuatu asal orientasinya untuk kesejahteraan masyarakat kita eksekusi. Oleh karena itu hari ini kita launching tiga PBPH dan satu perhutanan sosial sebagai simbol keberpihakan kita tidak hanya kepada yang besar tetapi kepada yang kecil juga,” tutur Raja Juli.

Guna menjaga reputasi di pasar internasional, pemerintah berkomitmen memperketat sistem pengawasan dan menggandeng puluhan korporasi raksasa dunia. Hal ini demi membangun ekosistem perdagangan yang transparan dan kredibel. 

“Perdagangan karbon yang berintegritas hanya bisa dilakukan kalau kita melibatkan berbagai stakeholder,” ungkap Raja Juli.