Kementerian P2MI dan 3 Provinsi Perkuat Sinergi terkait Pekerja Migran

Jakarta: Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menandatangani nota kesepahaman, bersama Gubernur Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara. Penandatanganan untuk memperkuat sinergi terkait pekerja migran.

Penandatanganan dilakukan untuk menyamakan visi, memperkuat sinergi, dan mendukung program prioritas Prabowo Subianto dalam perluasan lapangan kerja luar negeri berlangsung di Kementerian P2MI Jakarta, Selasa. Tujuannya untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Dalam siaran pers, Mukhtarudin menegaskan bahwa Kemen-P2MI kini menjadi sektor utama penyerapan tenaga kerja ke luar negeri sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Ada dua arahan utama Presiden yakni perlindungan menyeluruh sejak sebelum berangkat, selama penempatan, hingga pulang kampung. Kemudian, paradigma penempatan bergeser dari low skill ke middle dan high skill," kata Mukhtarudin, dikutip dari Antara, Selasa, 2 Desember 2025.

Ia mengatakan Indonesia sedang menuju puncak bonus demografi pada 2030, sementara banyak negara maju mengalami populasi yang menua. 
 

"Saat ini ada 350.000 lowongan resmi per tahun di luar negeri, namun penyerapannya rendah karena faktor kompetensi dan bahasa. Target Presiden tahun 2026 kita harus berhasil menempatkan 500.000 pekerja migran Indonesia berkualitas. Itu quick win pemerintah," katanya.

Untuk mencapai target tersebut, Kemen-P2MI menyiapkan program pelatihan vokasi intensif dan "Kelas Migran", yang juga akan dibuka di Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara.

Dari target 500.000, sebanyak 300.000 untuk lulusan SMK dan 200.000 untuk masyarakat umum.

"Kami sudah teken MoU dengan beberapa kementerian/lembaga terkait link and match pelatihan dengan penempatan. Kami mohon dukungan pemda Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara agar urusan pekerja migran menjadi agenda kita bersama," katanya.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menyambut baik program tersebut sebagai solusi mengatasi pengangguran di daerah.

"Kami sangat mengapresiasi sebab program ini memberikan jalur resmi, aman, dan terlindungi bagi masyarakat kami yang ingin bekerja ke luar negeri. Dengan skill yang mumpuni, mereka bisa mengisi kekosongan tenaga kerja berkualitas di negara Lain," katanya.

Hal senada juga disampaikan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa yang menilai program Kemen-P2MI sangat selaras dengan visi daerah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

"Kami menyambut sukacita kerja sama ini. Beberapa hari lalu kami juga sudah resmikan Pos Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Maluku dan tidak ada cara lain bagi pemerintah daerah dan pusat selain berkolaborasi dan bersinergi," katanya.

Kerja sama Kementerian P2MI dengan 3 pemerintah provinsi. Foto: Antara

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka mengatakan melalui MoU tersebut, pihaknya akan memberikan pelatihan kepada calon pekerja migran asal Bumi Anoa agar siap bekerja di luar negeri.

"Kami tentu akan siapkan pelatihan untuk menyiapkan keterampilan menguasai bahasa dan kompetensi calon pekerja migran di Sultra untuk siap di tempatkan di luar Negeri," katanya.

Usai penandatanganan MoU, keempat pimpinan tersebut menyatakan komitmennya untuk segera merealisasikan program pelatihan vokasi, Kelas Migran, dan penempatan pekerja berkualitas tinggi dari Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat.

"Insya Allah dengan kolaborasi yang solid, target 500.000 pekerja migran berkualitas Presiden Prabowo untuk tahun 2026 dapat tercapai, dan Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Tenggara akan menjadi penyumbang signifikan," kata Mukhtarudin.