Rekrutmen Petugas Haji Daerah 2026 Dibuka, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Jakarta: Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) resmi membuka seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi secara serentak di seluruh Indonesia. Seleksi ini merupakan upaya pemerintah untuk menghadirkan PHD yang kompeten dan berintegritas dalam melayani jemaah. 

Dilansir dari dari laman PPID Kapuas Hulu, kebijakan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan DIrektur Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Nomor SD-111/BN.4/2026 tertanggal 16 Januari 2026 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenhaj Provinsi. 
 

Posisi PHD 2026

Berdasarkan keputusan di atas, terdapat dua posisi yang terbuka dalam untuk rekrutmen PHD 2026, di antaranya sebagai berikut:

1. Pelayanan umum.
2. Pelayanan kesehatan.

PHD yang nantinya ditetapkan oleh Dirjen akan bertugas untuk melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jemaah. Selain itu, mereka juga akan melakukan mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan operasional ibadah haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. 
 

Syarat PHD 2026

Terdapat syarat-syarat yang perlu dipenuhi oleh para calon PHD 2026, di antaranya sebagai berikut:
 

1. Syarat umum

• Berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan beragama Islam.
• Memiliki kompetensi serta pemahaman terkait penyelenggaraan ibadah haji.
• Mengantongi dokumen kependudukan yang sah dan berlaku.
• Sehat jasmani, dibuktikan melalui hasil pemeriksaan istitha’ah kesehatan.
• Terbuka bagi laki-laki maupun perempuan, ketentuan bagi perempuan yakni tidak sedang hamil.
• Memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
• Menjunjung integritas, kredibilitas, serta memiliki rekam jejak yang baik.
• Mampu mengoperasikan Microsoft Office serta aplikasi pelaporan berbasis Android dan/atau iOS, dibuktikan dengan surat pernyataan.
• Dinyatakan lulus seluruh tahapan seleksi.

 

2. Syarat khusus

a. Pelayanan umum

• Berusia minimal 30 tahun dan maksimal 58 tahun pada saat pendaftaran.
• Berpendidikan paling rendah sarjana (S1) atau sederajat.
• Memiliki kemampuan manajerial yang baik.
• Memahami regulasi perhajian, manasik haji, serta alur perjalanan ibadah haji.
• Mampu membaca Al-Qur’an.
• Diutamakan menguasai bahasa Arab dan/atau Inggris.

b. Pelayanan kesehatan

• Berusia minimal 25 tahun dan maksimal 58 tahun saat mendaftar.
• Berprofesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan.
• Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) yang masih berlaku.
• Diprioritaskan bagi yang telah menunaikan ibadah haji.
• Diutamakan menguasai bahasa Arab dan/atau Inggris.

 

Baca juga: BPKH Ungkap Kendala Investasi Emas dalam Pengelolaan Dana Haji

(Ilustrasi ibadah haji. Foto: Istimewa)
 

Tugas dan kewajiban PHD

Berikut tugas dan kewajiban yang akan diemban para PHD pada pelaksanaan haji 2026:

1. Memberikan pengayoman dan pendampingan kepada jemaah haji selama pelaksanaan ibadah.
2. Menyediakan layanan kesehatan bagi jemaah haji sesuai kebutuhan.
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan ibadah haji jemaah di Tanah Suci.
4. Melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan ibadah haji jemaah selama di Tanah Suci.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur masing-masing.

Selain melaksanakan tugas di atas, PHD juga memiliki sejumlah kewajiban, mulai dari mematuhi seluruh aturan dan standar kerja yang berlaku, melaksanakan tugas sesuai bidangnya secara optimal hingga masa penugasan berakhir, siap ditempatkan pada kelompok terbang sesuai kebutuhan, serta menjaga nama baik dan martabat bangsa Indonesia selama menjalankan tugas.
 

Timeline rekrutmen PHD 2026

Berikut jadwal rekrutmen dan seleksi PHD 1447 Hijriah/2026 Masehi:

1. Penyampaian Surat Edaran ke Kanwil Kemenhaj Provinsi: 16 Januari 2026.
2. Pendaftaran Seleksi PHD: 17–21 Januari 2026.
3. Tes CAT Calon PHD: 22 Januari 2026.
4. Pengumuman hasil Seleksi PHD: 23 Januari 2026.

Seleksi PHD 2026 dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminasi, guna memastikan terpilihnya petugas yang profesional dan berintegritas dalam melayani jemaah haji. (Alfiah Ziha Rahmatul Laili)