Irigasi Jadi Kunci Ketahanan Pangan Hadapi Kemarau 2026

Jakarta: Irigasi dinilai menjadi kunci menghadapi musim kemarau 2026. Sebab, keberhasilan Indonesia menjaga produksi pangan selama kemarau sangat ditentukan ketersediaan dan kelancaran sistem irigasi. 

Guru besar bidang Geofisika dan Meteorologi IPB University Hidayat Pawitan menilai kemarau tahun ini belum tergolong ekstrem. Namun, pemerintah tetap perlu memastikan pasokan air bagi sentra-sentra produksi padi tetap terjaga.

"Musim kemarau 2026 saya kira tidak ekstrem seperti yang pernah dikemukakan Sekjen PBB terkait El Nino kuat. Saya melihatnya masih dalam batas kemarau normal untuk wilayah Indonesia dengan permukaan laut yang relatif hangat sehingga hujan masih sering datang di banyak wilayah," kata Hidayat kepada Media Indonesia, Rabu, 10 Juni 2026.

Menurut Hidayat, musim kemarau 2026 masih berada dalam batas normal bagi Indonesia. Kondisi suhu permukaan laut yang relatif hangat juga membuat hujan masih berpeluang terjadi di banyak wilayah sehingga ancaman terhadap produksi pangan nasional belum terlalu besar.
  Namun, dia mengingatkan bahwa risiko kekeringan tetap mengintai sejumlah daerah, terutama wilayah yang tidak memiliki dukungan waduk maupun jaringan irigasi teknis yang memadai. Wilayah seperti itu lebih rentan mengalami gangguan produksi hingga gagal panen ketika curah hujan menurun dalam waktu lama.

Sebaliknya, lahan sawah yang telah terhubung dengan sistem irigasi teknis diperkirakan mampu mempertahankan produktivitas. Bahkan berpotensi meningkatkan hasil panen selama musim kemarau.

"Bagi wilayah yang memiliki dukungan irigasi dengan luas baku sawah teknis sekitar 4,3 juta hektare, musim kemarau 2026 justru potensial memiliki produktivitas lebih tinggi. Biasanya ini meliputi 10 provinsi produsen padi utama Indonesia," ungkap Hidayat.

Ilustrasi kekeringan. Foto: Medcom.id.

Hidayat menilai perhatian utama pemerintah seharusnya diarahkan pada pengelolaan sumber daya air. Waduk dan jaringan irigasi harus dipastikan berfungsi optimal selama musim kemarau berlangsung.

Menurut Hidayat, kemampuan petani untuk mengantisipasi dampak kekeringan relatif terbatas. Diperlukan dukungan kebijakan dan koordinasi yang kuat dari pemerintah pusat maupun daerah.

"Yang penting justru komando dari Kementerian Pertanian yang lebih siap dengan program prioritas menghadapi kondisi kemarau dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di provinsi-produsen beras utama, misalnya dengan menjamin kelancaran operasi irigasi dari waduk-waduk yang ada," tegasnya.

Ia menambahkan, keberhasilan menjaga distribusi air ke lahan pertanian akan menjadi faktor penentu dalam mempertahankan produksi beras nasional di tengah datangnya musim kemarau lebih awal pada tahun ini. Dengan dukungan irigasi yang memadai, ketahanan pangan nasional diyakini tetap dapat terjaga meskipun sejumlah wilayah menghadapi risiko kekeringan.