Mahasiswa se-Solo Raya Sentil Aksi Demonstrasi Bayaran yang Ditemui Gibran

Solo: Ratusan mahasiswa se-Solo Raya mendesak Presiden Joko Widodo mengembalikan demokrasi yang dirusak menjelang Pemilu 2024. Mereka menggelar aksi di jalan protokol depan Balaikota Solo, Kamis, 8 Februari 2024. Mereka menggelar berbagai spanduk protes di tengah keramaian lalu lintas di jalan protokol Jenderal Sudirman, dengan kawalan ratusan aparat keamanan gabungan.

Aksi demonstrasi mahasiswa berkostum hitam hitam itu juga menyentil aksi demo dua hari sebelumnya yang dianggap sebagai demo pesanan dan bayaran, yang ditemui langsung oleh Walikota yang juga calon wakil presiden Gibran Dakabuming Raka.

"Kami menyuarakan keresahan mahasiswa dan masyarakat tanpa bayaran. Beda dengan demo dua hari lalu, di tempat ini juga dan langsung ditemui Wali Kota Gibran. Demo yang tidak kritis, dan tidak jelas mengatasnamakan mahasiswa dari mana. Tidak pernah koordinasi," teriak orator mahasiswa dari unsur organisasi HMI.

Mereka menuntut Gibran hadir di tengah aksi demo yang diikuti ratusan mahasiswa dari sejumlah kampus di Solo Raya, diantaranya dari UNS, UMS, dan UTP. Namun Gibran diketahui sedang melakukan kampanye di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) Bandung.
 

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil Kecam Intervensi Polda Jateng ke Guru Besar

Mereka juga menentang pencalonan Gibran yang menjadi kontestan Pemilu 2024 sebagai cawapres, dengan cara menabrak konstitusi, lewat keputusan Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai Anwar Usman, paman dari Gibran.

"Apa prestasi Gibran ?," teriak orator mahasiswa. Yang dijawab serempak sebagai tidak ada. 

Bahkan pencalonan dalam kontestasi Pemilu dianggap sebagai hal memalukan serta tidak merepresentasikan kaum muda di Solo, maupun Indonesia.Ketua HMI Cabang Sukojarjo Fierdha Abdullah Ali kepada wartawan megaku prihatin atas kerusakan demokrasi yang dilakukan Preside Jokowi menjelang Pemilu 2024.

"Aksi demo kami dari aliansi mahasiswa se Solo Raya juga menyuarakan isu isu kritis seperti pemilu curang, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), kebebasan sipil, keadilan ekonomi dan gender, kekerasan aparat, serta produk hukum," kata Ali.

Kapolresta Surakarta Kombes Iwan Saktiadi mengaku menyiapkan 587 aparat gabungan Polri, TNI, Dihub dan juga Satpol PP untuk mengawali jalannya aksi, dari kemungkinan tindak anarkis dan aturan yang ada.