Alumni Moestopo Nilai Jokowi: Sangat Tidak Terpuji

Jakarta: Alumni Universitas Profesor Doktor Moestopo, Jakarta menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas-jelas telah membohongi masyarakat Indonesia selama 10 tahun menjabat sebagai kepala negara. Para alumni yang menjadi tenaga pendidik di kampus itu pun memberikan penilaian dalam bentuk akademis terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan selama Pemilu 2024.

"Di sini ada beberapa poin bahwa dia melakukan pelanggaran selama pemilu. Yang pertama, dia melakukan pelanggaran konstitusi karena telah melanggar undang-undang pemilu, kemudian dia melanggar beberapa aturan-aturan yang terjadi," kata salah satu alumni Universitas Moestopo Bayu di depan kampusnya, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Februari 2024.

Dalam foto transkrip prestasi kerja Jokowi yang diperlihatkan, terpampang nilai penegakan konstitusi oleh Jokowi diberi D. Lalu, terhadap penindakan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme juga diberi D.

Bayu mengatakan nilai D diberikan karena Jokowi tidak melakukan penindakan kasus korupsi. Bahkan, kata dia, Jokowi banyak terlibat kasus-kasus korupsi termasuk di dalam Pemilu 2024.

"Kemudian, pelanggaran HAM baik pelanggaran HAM yang masa lampau maupun di era pemilu itu tidak dilakukan. Nilai terhadap penuntasan pelanggaran HAM juga diberi nilai D.

"Seperti 2019 banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM di era pemilu itu tidak dilakukan," ujarnya.

Selanjutnya, nilai terhadap penghapusan Dwi fungsi TNI/Polri dalam bentuk apapun juga diberi D. Bayu menyebut dwi fungsi ABRI di era Presiden Jokowi semakin ada, bahkan hidup kembali dengan melibatkan TNI dan Polri aktif menjabat pada wilayah-wilayah tertentu.

"Kemudian, Presiden Jokowi telah mengambil hutang terlalu besar. Sehingga tidak memikirkan kesejahteraan masyarakat bahkan menggerus kepentingan masyarakat," ungkapnya.
 

Baca juga:  Survei: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Jokowi Pilih Anies-Muhaimin

Oleh karena itu, alumni Moestopo memberi Jokowi nilai C atas terciptanya stabilitas ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan sosial. Salah satu pertimbangan pemberian nilai C ini adalah terkait pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

"Contoh yang paling nyata adalah ketika dia menggunakan bansos untuk kampanye pemilu, sementara bansos itu sudah terdata dan sudah jelas untuk kepentingan rakyat. Artinya di sini jelas Jokowi telah melanggar," tutur dia.

Dengan lima penilaian itu Jokowi diberi indeks prestasi 1,2 atau nasakom (nasib satu koma). Sebutan yang kerap dilontarkan kepada mahasiswa yang mendapat nilai buruk.

"Dan kalau di yudisium Jokowi tertulis sangat tidak terpuji. Karena kalau di kampus ada dengan pujian, terpuji, kalau Jokowi sangat tidak terpuji," tekan dia.

Pemberian nilai itu dipastikan tidak asal. Alumni Moestopo memberikan nilai berbekal data dan fakta yang dikantongi terkait tindakan yang telah dilakukan Jokowi selama 10 tahun berkuasa.

Alumni Moestopo lainnya, Usmar menambahkan dalam kegiatan ini ada 320 alumni yang ikut berpartisipasi. Deklarasi dilakukan karena demokrasi dinilai sudah tidak baik-baik saja.

Penilaian demokrasi yang tidak baik dan penilaian terhadap kinerja Jokowi selama menjabat dari 2014-2024 ini akan dikirim langsung ke Jokowi di Istana Negara. Menurutnya, ini dilakukan karena alumni Moestopo adalah peserta aktif reformasi 98.

"Dan menduduki gedung DPR berangkat dari tempat kami. Sehingga, ketika terjadi penyimpangan reformasi tentu kami bertanggung jawab kepada rakyat bahwa yang anda perjuangkan itu menyimpang. Maka ini harus diluruskan kembali," tegas dekan fakultas ekonomi Universitas Moestopo itu.