Hindari Bansos Jadi Alat Politik, Perlu Stempel 'Didanai oleh APBN'

Jakarta: Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menegaskan penghentian bantuan sosial (bansos) di masa pemilu sangat tepat. Dengan begitu, bansos tidak akan digunakan sebagai alat politik dalam berkampanye.

“Ini terlihat dari bansos di periode pemilu ini dan pada tahun sebelumnya yang selalu meningkat saat pemilu. Jadi akan sangat tepat kalau dihentikan untuk menghindari penyalahgunaan bansos,” kata dia kepada Media Indonesia, Senin, 12 Februari 2024.

Lebih lanjut, menurut Faisal, perlu ada aturan dalam penyaluran bansos. Misalnya dalam hal SOP, yaitu harus atau hanya dapat disalurkan oleh Kementerian Sosial.

“Lalu juga perlu dibuat aturan tidak boleh mencantumkan nama partai atau tokoh politik dalam bansos dengan dana APBN. Jadi harus ada stempel bahwa bansos ini didanai dari APBN. Harus ada penegakkan hukum juga kalau ada yang melanggar SOP tersebut,” ujar Faisal.