Ormas Pelaku Premanisme dianggap Menyimpang

Jakarta: Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsy meminta Pemerintah melalui Satuan Tugas Terpadu memberantas praktik premanisme. Sebab, praktik itu meresahkan masyarakat dan mengganggu iklim investasi.

Aboe menegaskan segala bentuk tindakan premanisme yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) maupun kelompok lainnya tidak dapat dibenarkan. Terutama, di dalam negara hukum.

“Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan mulia, yakni berperan aktif dalam pembangunan nasional, meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Jika ada ormas yang justru melakukan tindakan premanisme, itu jelas melenceng dari tujuan dasar pembentukan ormas itu sendiri,” ujar Aboe, melalui keterangan tertulis, Minggu, 18 Mei 2025.
 

Baca: 13 Ribu Pecalang Tolak Preman Berkedok Ormas

Aboe menyoroti tindakan premanisme yang mengganggu iklim investasi. Sebab, hal itu dapat menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. 

“Kita harus waspada. Misalnya, ada informasi mengenai kelompok yang meminta jatah proyek senilai Rp 5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali. Ada juga aksi premanisme yang menghambat proyek pembangunan pabrik BYD dan Vinfast di Subang. Ini sangat membahayakan iklim investasi kita,” tegasnya.

Maka dari itu, Aboe mengatakan negara tidak boleh kalah oleh praktik premanisme. Ia mengatakan aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tegas terhadap segala bentuk intimidasi, pemerasan, atau pemaksaan yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.

“Premanisme dalam bentuk apa pun, baik skala kecil yang menyasar pelaku UMKM, maupun skala besar yang mengganggu proyek strategis, harus diberantas. Negara harus hadir, hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.