Dewan HAM PBB Sebut British Petroleum Berkontribusi dalam Okupasi Israel di Palestina, Kok Bisa?

Jenewa: Perang perusahaan multinasional dalam perang Gaza selalu menjadi polemik yang selalu dibahas banyak pihak. Pada 30 Juni 2025, laporan resmi Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council) yang disusun oleh Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, melaporkan setidaknya 48 perusahaan aktif mendukung "ekonomi pendudukan" Israel.

Laporan tersebut menyebut berbagai entitas korporasi global, termasuk British Petroleum (BP) PLC, terlibat dalam menopang ekonomi pendudukan Israel yang berujung pada dugaan praktik apartheid hingga genosida di Gaza.

Melansir Laporan Dewan HAM PBB, perusahaan-perusahaan ini dianggap mengambil keuntungan dan berperan aktif dalam "ekonomi pendudukan" serta memperkuat struktur ekonomi yang menopang praktik penghilangan paksa dan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai keterlibatan BP PLC menurut laporan resmi tersebut.
 

Bentuk dan Rantai Keterlibatan BP PLC dalam Mendukung Ekonomi Pendudukan Israel

Berdasarkan Laporan Dewan HAM PBB, BP PLC tidak hanya disebutkan sebagai perusahaan energi global, tetapi juga secara spesifik menjadi salah satu aktor utama di balik sistem energi Israel yang menopang pendudukan di Palestina. Berikut uraian spesifik bentuk keterlibatan BP PLC:

1. Ekspansi Eksplorasi Gas di Wilayah Laut Palestina

PBB menuduh pada saat kekejaman terhadap Gaza semakin meningkat ditengah perang Gaza yang masih berlangsung sejak 2023, BP PLC diketahui justru memperluas keterlibatannya dalam ekonomi Israel. Pada Maret 2025, BP PLC mendapatkan izin eksplorasi baru dari otoritas Israel untuk melakukan eksplorasi wilayah laut Palestina yang selama ini dieksploitasi secara ilegal oleh Israel.

"Pada saat kekejaman semakin brutal, perusahaan Inggris BP PLC memperluas keterlibatan dalam ekonomi Israel, dengan lisensi eksplorasi dikonfirmasi pada Maret 2025 yang mengizinkan BP mengeksplorasi wilayah laut Palestina yang dieksploitasi secara ilegal oleh Israel," demikian laporan Albanese.

Eksplorasi ini bukan sekadar aktivitas bisnis, tetapi memperkuat kontrol Israel atas sumber daya alam yang menurut hukum internasional seharusnya menjadi hak rakyat Palestina.

2. Pemasok Minyak Mentah dan Kontrol Infrastruktur Energi

BP PLC juga menjadi salah satu pemasok minyak mentah terbesar ke Israel. Bersama Chevron, BP memiliki kepemilikan strategis pada jaringan pipa minyak utama seperti Azeri Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline yang memasok sekitar 8 persen kebutuhan minyak mentah Israel antara Oktober 2023 hingga Juli 2024. Minyak ini diolah di kilang utama Israel (Haifa dan Ashdod), hasilnya disalurkan untuk konsumsi sipil, pemukiman ilegal di wilayah pendudukan, hingga operasi militer—termasuk suplai bahan bakar jet militer Israel yang berperang di Gaza.

Jaringan suplai energi ini memperkuat infrastruktur vital Israel dan digunakan untuk memperkuat operasi militer dan pendudukan di Palestina. Semua aktivitas ini tidak hanya berdampak ekonomi, namun juga berkontribusi langsung pada operasi penghancuran di Gaza.
 

Baca Juga: Tak Cuma Microsoft dan Amazon, Ini 12 Perusahaan yang Mendukung Kejahatan Perang Israel versi PBB

3. Infrastruktur Energi dan Koneksi dengan Militer

BP PLC, lewat suplai minyak, gas, dan produk turunannya, memperkuat infrastruktur energi Israel yang digunakan dalam aktivitas sipil maupun operasi militer di Gaza. Dalam laporan PBB dijelaskan:

"Dengan memasok Israel batu bara, gas, minyak, dan bahan bakar, perusahaan-perusahaan tersebut berkontribusi pada infrastruktur sipil yang digunakan Israel untuk memperkuat aneksasi permanen dan kini dijadikan senjata penghancuran kehidupan warga Palestina di Gaza. Infrastruktur yang sama juga melayani militer Israel dalam operasi penghancuran berbasis teknologi tinggi di Gaza. Sifatnya yang sipil tidak menghapus tanggung jawab korporasi," demikian isi laporan Albanese.

Dengan demikian, aktivitas BP PLC tak bisa dianggap netral karena produknya secara nyata menopang mesin perang dan okupasi Israel di wilayah pendudukan Palestina.

Tuduhan terhadap BP PLC yang termuat dalam Laporan Dewan HAM PBB menyoroti pentingnya akuntabilitas perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di wilayah konflik. Laporan ini menegaskan bahwa dunia internasional harus mendorong penghentian praktik ekonomi yang memperkuat pendudukan dan mendukung pelanggaran HAM di Palestina.

Hingga kini, BP PLC belum mengeluarkan tanggapan resmi atas temuan Dewan HAM PBB. Isu ini menegaskan kembali urgensi transparansi dan tanggung jawab korporasi global, khususnya dalam konteks konflik kemanusiaan yang berlangsung di Palestina.