Menteri ATR Akui Terdapat Hambatan Pendaftaran Sertifikat Tanah Gratis di Luar Jawa

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta pemerintah daerah menggunakan APBD untuk bebaskan biaya sertifikat tanah atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) warga miskin ekstrem. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja (raker) di Komisi II DPR.

"Kalau Anggaran pusat tidak cukup kalau bisa ada APBD untuk itu juga supaya untuk mempercepat. Toh itu juga membantu rakyat yang bersangkutan terutama yang dari kalangan keluarga miskin ekstrem," kata Nusron dalam paparannya saat rapat di Ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 April 2025.

Politikus Partai Golkar itu mengaku mendapat hambatan pendaftaran tanah di luar Jawa. Sementara, dia mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah membebaskan BPHTB terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
 

Baca juga:  Program Sertifikat Tanah Gratis Buat Warga Miskin Ekstrem Diminta Dibantu APBD

"Kami sedikit menghadapi hambatan terutama di luar Jawa, kami apresiasi kepada Bapak-Bapak anggota DPR dari Jawa Timur, punya gubernur yang sangat progresif, yaitu berani membuat surat edaran membebaskan BPHTB bagi PTSL," ujar Nusron.

Eks Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia itu menyebut, pendaftaran tanah hingga April 2025 mencapai 121,64 juta bidang. Adapun target dari Kementerian ATR, yakni mencakup 126 juta bidang tanah.

"Dalam hal pendaftaran tanah, total capaian pendaftaran tanah sampai dengan bulan April 2025, yaitu sejumlah 121,64 juta bidang atau 94,4 persen dari target 126 juta bidang. Dan capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7 persen," kata Nusron.