Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono saat mengunjungi Kemensesneg melaporkan perkembangan pembangunan IKN Nusantara. Foto: Tangkapan layar Ig @basukihadimuljono.
Kautsar Widya Prabowo • 3 October 2025 19:32
Jakarta: Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Basuki Hadimuljono, mendatangi Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) pada Jumat, 3 Oktober 2025. Dalam kunjungannya, Basuki melaporkan status dan progres pembangunan IKN.
"Hari ini saya berkunjung ke @kemensetneg.ri dan bertemu dengan dua Wakil Menteri Sekretaris Negara, Bapak Juri Ardiantoro dan Bapak Bambang Eko Suharyanto. Pada kesempatan ini saya melaporkan status dan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara pasca terbitnya Perpres 79/2025," tulis Basuki melalui akun Instagram pribadinya, @basukihadimuljono.
Selain laporan perkembangan, Basuki juga menyampaikan rencana program ke depan. Khususnya untuk mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Politik.
"Sekaligus menyampaikan rencana program 2026–2028 yang difokuskan pada penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif sesuai arahan Bapak Presiden @prabowo," ungkap dia.
Basuki optimistis IKN dapat menjadi Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Sekaligus siap menjalankan sistem pemerintahan secara penuh.
Kepala Otorita IKN Nusantara Basuki Hadimuljono saat berada di Kemensesneg. Foto: Tangkapan layar Ig @basukihadimuljono.
"Kami optimis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028," kata Basuki.
Sebelumnya,
Presiden Prabowo Subianto menetapkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi ibu kota politik Indonesia, pada 2028. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.
"Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik di tahun 2028,” bunyi beleid yang dikutip, Jumat, 19 September 2025.
Payung hukum itu diteken Prabowo pada 30 Juni 2025. Untuk mewujudkan hal tersebut, Prabowo memerinci target pelaksanaan pembangunan IKN dengan fokus pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan sekitarnya.
Streaming