Draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Masih Disusun Pemerintah

Jakarta: Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) tengah digodok. Proses pembahasan masih dalam tahap penyusunan draf.

Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, penyusunan draf dilakukan oleh pemerintah. Setelah draf selesai disusun, pemerintah akan mengajukan pembahasan ke DPR.

"Sesegera mungkin akan kami ajukan karena sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas)," kata Supratman dikutip dari Antara, Jumat, 3 Oktober 2025.

Politikus Partai Gerindra itu menyampaikan, draf RUU KKS disusun oleh sejumlah kementerian lembaga. Mereka ialah Kementerian Hukum (Kemenkum), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Baca juga: Polisi Usut Dugaan 'Bjorka' Sulut Terkait dengan Kebocoran Data Pejabat Pemerintah

Jika nantinya draf telah rampung, Presiden Prabowo Subianto akan menunjuk salah satu dari kementerian lembaga dalam tim tersebut untuk mewakili pemerintah pada pembahasannya.

Ilustrasi. Foto: Medcom.id.

Dia juga memastikan tahap penyusunan draf berjalan lancar. "Jadi seingat saya harusnya sudah tidak ada lagi masalah," ujar eks Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR tersebut.

Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menargetkan bahwa RUU KKS rampung pada tahun ini. Slamet menyebut RUU KKS telah diharmonisasikan dengan Kemenkum.

“Sudah harmonisasi. Ada Biro Hukum dan Deputi I (BSSN) yang menangani,” ujarnya.

Adapun RUU KKS telah disetujui oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama 66 RUU lainnya untuk masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas untuk dibahas tahun 2026, Kamis, 18 September 2025.