Menteri ATR Minta KPK Bocorkan Celah Pungli

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia meminta Lembaga Antirasuah membeberkan celah pungutan liar (pungli) di sektor pelayanan publik.

"Dalam rangka menyusun bisnis proses yang baru ini, kita mau minta masukan di mana letak-letak celah pungli akan kita tutup," kata Nusron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Oktober 2025.
 

Nusron ingin sektor pelayanan publik yang diurus instansinya bebas dari pungli sampai korupsi. Dia juga meminta saran KPK untuk merancang sistem pelayanan publik yang efisien dan transparan.

"Mau minta masukan dalam rangka evaluasi bisnis proses di bidang pertanahan," ucap Nusron.

Nusron mau mengevaluasi sejumlah pelayanan publik yang dinilai masih berantakan di Kementerian ATR/BPN. Cara lama yang tidak efisien akan diganti.


Ilustrasi pungli. Foto: Dok. Metrotvnews.com.

"Kita mau ngasih tahu pemberitahuan sekaligus kulo nuwun dengan KPK bahwa kita akan ada evaluasi untuk model bisnis prosesnya," ujar Nusron.

Menurut Nusron, KPK menyarankan sistem digital untuk menutup celah pungli. Model ini sudah dilakukan oleh banyak instansi.

"Bisa jadi itu adalah sistem yang terbaik pada tahun itu, tapi hari ini sudah banyak perubahan, apalagi dengan era digital-digital," tutur Nusron.