Revisi UU TNI Dinilai Penting untuk Kebutuhan Pertahanan Modern

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Gavriel Novanto mengajak masyarakat mendukung revisi Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2004 tentang TNI. Sebab, amendemen tersebut bertujuan untuk memperkuat profesionalisme TNI.

"Menyesuaikan dengan kebutuhan pertahanan modern, serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan yang efektif dalam institusi TNI," kata Gavriel melalui keterangan tertulis, Kamis, 13 Maret 2025.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan revisi UU TNI untuk mengatur tugas prajurit di luar pertahanan. Sehingga, penugasan yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan instansi lain.

“Revisi ini untuk memastikan bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan instansi lain,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Revisi UU TNI, Fraksi Golkar Soroti Beberapa Pasal Krusial

Gavriel menyampaikan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan kembalinya dwifungsi TNI. Sebab, DPR tetap berkomitmen menjunjung tinggi supremasi sipil. 

Dia menjelaskan, revisi UU TNI ini justru hendak mengatur batasan yang jelas mengenai kedudukan dan tugas-tugas pokok TNI. Dia mengalui jika ada perluasan penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil.

“Sebenarnya hanya perluasan saja. Penambahannya pun sangat terbatas, hanya ditambah 5, karena UU TNI yang berlaku saat ini sudah mengatur ada 10 lembaga sipil yang boleh diisi oleh prajurit aktif,” sebut dia.

Selain itu, dia mengungkapkan revisi UU TNI mengubah batas usia pensiun prajurit yang diatur berdasarkan kepangkatan masing-masing. Pendekatan ini dilakukan untuk menghindari stagnasi dalam sistem kepemimpinan dan serta memperlancar proses regenerasi.

Menurut dia, penyesuaian usia pensiun ini juga perlu dilakukan untuk mencerminkan penghargaan atas pengabdian prajurit dalam menjaga kedaulatan negara. "Jika batas usia pensiun diseragamkan untuk semua tingkatan, justru akan menghambat dinamika organisasi dan pembinaan karier prajurit, serta bisa membebani keuangan negara,” ujar Gavriel.