Militer Sudan Tolak Gencatan Senjata Tanpa Pelucutan Senjata RSF

Khartoum: Ketua Dewan Kedaulatan Transisi Sudan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, dengan tegas menolak segala bentuk gencatan senjata maupun kesepakatan damai dengan kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF), kecuali jika mereka terlebih dahulu meletakkan senjata.

"Jika para pemberontak tidak meletakkan senjata dan duduk bersama, tidak akan ada dialog atau perdamaian. Kami tidak akan menerima mereka di Sudan, ataupun mereka yang berdiri di pihak mereka," ujar Burhan dalam kunjungannya ke desa al-Siraih di negara bagian Al-Gazira, melansir Anadolu, Jumat, 14 November 2025.

Burhan menambahkan bahwa semua rakyat Sudan telah merasakan penderitaan akibat perang ini.

Ia menegaskan bahwa persatuan nasional dan takdir bersama bangsa tetap utuh. Menurutnya, militer sejak awal bertekad untuk tidak mengakhiri perang ini kecuali dengan berakhirnya pemberontakan RSF.

"Kami akan terus di jalur ini. Entah kami menghabisi mereka, atau kami terus bertempur hingga kami mengorbankan nyawa kami. Tapi kami tidak akan ada gencatan, tidak ada perundingan, tidak ada perdamaian dengan mereka," tegas Burhan.

Ia menuduh RSF melakukan pembunuhan, penyiksaan, penjarahan, dan kekerasan brutal terhadap warga sipil.

"Kami pastikan kepada rakyat bahwa para pembunuh dan kriminal ini tidak punya tempat di Sudan. Jika Anda menginginkan perdamaian, kumpulkan para tentara bayaran itu di satu tempat dan ambil semua senjata mereka. Tanpa itu, tak seorang pun akan berbicara dengan mereka," katanya.

Pernyataan Burhan muncul setelah pernyataan dari RSF yang mengaku menyetujui usulan gencatan kemanusiaan yang diajukan oleh Kelompok Empat (AS, Arab Saudi, Mesir, dan UEA).

Sebelumnya, utusan AS Masaad Boulos juga mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk segera menyepakati dan menerapkan gencatan kemanusiaan, meski tanpa rincian lebih lanjut.
 

Seruan Mobilisasi Melawan RSF

Pada hari yang sama, Burhan secara resmi mengumumkan mobilisasi umum di tubuh angkatan bersenjata dan menyerukan kepada seluruh warga Sudan yang mampu memanggul senjata untuk ikut berpartisipasi dalam pertempuran melawan RSF. 
 

Baca Juga: Ribuan Kilometer Ditempuh Warga Sudan untuk Kabur dari Kekerasan RSF

"Perang ini tidak akan berakhir melalui negosiasi atau gencatan senjata, tetapi dengan mengalahkan pemberontakan," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, penasihat Panglima RSF Mohamed Hamdan Dagalo (Hemedti) menyebut bahwa pengumuman mobilisasi dan penolakan negosiasi dari Burhan merupakan pesan langsung kepada siapa pun yang berharap ia akan merespons inisiatif damai.

Pihak RSF menilai syarat pelucutan senjata sebelum perundingan sebagai angan-angan dan keamanan semu yang tidak realistis.

Perang antara militer Sudan dan RSF yang pecah sejak April 2023 telah menewaskan sedikitnya 40.000 orang dan membuat lebih dari 12 juta lainnya mengungsi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

RSF kini menguasai lima negara bagian di wilayah Darfur, termasuk ibu kota El-Fasher yang baru saja direbut bulan lalu, sementara militer mengendalikan 13 negara bagian lainnya, termasuk Khartoum.

Darfur mencakup sekitar seperlima wilayah Sudan, namun sebagian besar dari 50 juta penduduk Sudan saat ini tinggal di wilayah yang dikuasai militer.