Legislator: Pengawasan Imigrasi di Perbatasan Perlu Perhatian Serius

Jakarta: Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara mengatakan pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia, khususnya pada pos lintas batas negara, perlu mendapatkan perhatian serius. Menurut Dewi, panjang garis perbatasan menjadi tantangan utama di tambah dengan jumlah pos pengawasan yang masih terbatas.

"Dari total 14 pos lintas batas yang ada, semuanya perlu mendapat perhatian serius, tidak hanya di Kalimantan Barat, tetapi juga di seluruh wilayah perbatasan Indonesia," katanya, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 13 April 2026.

Selain keterbatasan pos, Dewi mengatakan faktor geografis dan jauhnya jarak tempuh menuju wilayah perbatasan menghambat operasional pengawasan. Akses transportasi yang sulit dinilai berdampak langsung pada efektivitas petugas di lapangan.

Dia juga menyoroti berbagai potensi kerawanan di kawasan perbatasan, mulai dari pekerja migran non-prosedural, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga peredaran narkotika. "Banyak jalur tidak resmi yang bisa menjadi ancaman jika pengawasan tidak dilakukan secara optimal," kata Dewi.

Dewi menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana bagi petugas di wilayah perbatasan. Perhatian khusus perlu diberikan kepada petugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.

Ilustrasi pemeriksaan imigrasi. Foto: Dok. Antara.

Dewi turut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pemenuhan infrastruktur seperti jaringan internet yang masih terbatas di sejumlah wilayah perbatasan. Legislator urusan imigrasi dan hak asasi manusia ini berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap kawasan perbatasan sebagai bentuk kehadiran negara bagi masyarakat.

"Jangan sampai masyarakat di perbatasan merasa terpinggirkan. Mereka juga bagian penting dari negara yang harus mendapat perhatian yang sama," ujar Dewi.

Dewi Asmara dan jajaran Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis, 9 April 2026.