PM Spanyol Sebut Netanyahu Menghina Kehidupan dan Hukum Internasional

Madrid: Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menghina kehidupan dan hukum internasional.

Hal ini sehubungan dengan gelombang serangan terbaru Zionis di Lebanon, yang telah menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 1.000 orang.

“Baru hari ini, Netanyahu melancarkan serangan terkerasnya terhadap Lebanon sejak serangan dimulai,” tulis PM Sanchez di X, seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis 9 April 2026.

“Penghinaannya terhadap kehidupan dan hukum internasional tidak dapat ditoleransi,” ungkap PM Sanchez.

“Sudah saatnya untuk berbicara terus terang: Lebanon harus dimasukkan dalam gencatan senjata,” tegas PM Sanchez.

“Masyarakat internasional harus mengutuk pelanggaran hukum internasional yang baru ini. –,Uni Eropa harus menangguhkan Perjanjian Asosiasi dengan Israel,– Dan tidak boleh ada impunitas untuk tindakan kriminal ini,” tambah PM Sanchez.

Perjanjian Asosiasi Uni Eropa-Israel Juni 2000 adalah dasar hukum untuk hubungan perdagangan Uni Eropa dengan Israel. Perjanjian ini menyediakan kerangka hukum dan kelembagaan untuk dialog politik dan kerja sama ekonomi antara blok tersebut dan Israel.

Macron dukung Lebanon

Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebutkan gencatan senjata adalah keputusan "terbaik yang mungkin", dan memasukkan Lebanon di dalamnya adalah jalan terbaik menuju perdamaian.

Macron menyatakan harapannya bahwa gencatan senjata akan "sepenuhnya dihormati" oleh setiap pihak "di semua area konfrontasi, termasuk di Lebanon".

"Ini adalah syarat yang diperlukan agar gencatan senjata dapat dipercaya dan langgeng," kata Macron.

Setiap kesepakatan juga harus membahas "kekhawatiran yang ditimbulkan oleh program nuklir dan rudal balistik Iran", serta "kebijakan regionalnya" dan "tindakan yang menghalangi navigasi melalui Selat Hormuz", tambah Macron.

"Beginilah cara perdamaian yang kuat dan langgeng dapat dibangun."

Macron telah lama menentang aksi militer terhadap Iran, dan sebelumnya menyebut usulan aksi militer gabungan untuk membuka Selat Hormuz "tidak realistis".