Sudah Didata, Relokasi Warga Bantaran Rel di Senen Tunggu Kepastian Pemerintah Pusat

Jakarta: Rencana relokasi warga bantaran rel kereta di Senen, Jakarta Pusat, masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Tahap awal, pemerintah daerah sudah mendata 46 kepala keluarga atau 163 jiwa yang akan menerima hunian sementara.

Lurah Kramat, Agus, menyatakan pendataan dilakukan berdasarkan arahan dari Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, pasca kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret 2026. Namun, dia menegaskan keputusan lanjutan terkait relokasi berada di tingkat pusat, sehingga pihak kelurahan belum dapat memberikan informasi detail.

Menurut Agus, fokus pemerintah saat ini adalah percepatan pembangunan hunian sementara yang diproyeksikan menjadi tempat relokasi awal warga. Dia menyebutkan koordinasi lintas instansi, termasuk dengan pihak terkait seperti BUMN dan BPS, masih terus berlangsung.

"Fokus yang sekarang ini adalah pembangunan huntara yang dipercepatan untuk warga" Ujar Agus di lokasi, Kamis, 9 April 2026.

Warga bantaran rel di Senen, Jakarta Pusat, menunggu keputusan relokasi dari pemerintah pusat. Metrotvnews.com/Alvi

Sementara itu, Ketua RW setempat, Nur, mengungkapkan proses pendataan dilakukan dua tahap dengan melibatkan pengurus wilayah dan petugas sosial. Selain 46 KK di wilayah Kramat, terdapat tambahan 12 KK dari wilayah Kecamatan Johar Baru, sehingga total keseluruhan mencapai 58 KK.

"Tapi memang ada data juga dari arah sana saya dapat, kemarin itu 12 KK dengan total 39 jiwa," ujar Nur.

Dia menambahkan mayoritas warga menyambut positif rencana relokasi tersebut karena dapat memberikan kepastian tempat tinggal. Bahkan, sejumlah warga yang sebelumnya tidak tinggal di bantaran rel juga menunjukkan minat untuk mendapatkan hunian dengan biaya sewa yang lebih terjangkau.

Namun, belum ada kejelasan terkait mekanisme, kriteria penerima, maupun waktu pasti penempatan warga ke hunian sementara. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tersebut rampung pada Juni 2026, tetapi realisasi relokasi tetap bergantung pada keputusan resmi dari pemerintah pusat.