Editorial MI: Kembalikan Pelatihan Koperasi ke Jalurnya

KEPUTUSAN Kementerian Pertahanan menghentikan latihan dasar kemiliteran bagi Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih layak diapresiasi. Perubahan menjadi pelatihan pembekalan bela negara dan manajerial menunjukkan pemerintah bersedia mengevaluasi kebijakan yang memantik kritik sekaligus menjawab kegelisahan publik.

Evaluasi itu memang sudah semestinya dilakukan. Meninggalnya lima peserta selama mengikuti pelatihan menjadi alarm keras bahwa ada yang keliru dalam desain pembinaan. Keselamatan peserta harus menjadi prioritas dalam setiap program negara. Tidak boleh ada pelatihan yang justru merenggut nyawa, terlebih ketika materi yang diberikan tidak berkaitan langsung dengan tugas yang akan diemban.

Sejak awal, latihan dasar militer bagi calon manajer koperasi memang sulit dipahami relevansinya. Tugas utama mereka ialah mengelola organisasi usaha, memperkuat tata kelola, menjaga kesehatan keuangan, mengembangkan usaha, serta memastikan koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Kompetensi itulah yang semestinya dibangun.
 

Dengan demikian, pelatihan harus diarahkan pada penguatan kemampuan manajerial. Tata kelola koperasi, kepemimpinan, kewirausahaan, pengelolaan keuangan digital, pemasaran, penyusunan rencana bisnis, hingga penguatan akuntabilitas jauh lebih dibutuhkan daripada latihan fisik, baris-berbaris, apalagi penggunaan senjata.

Lebih dari itu, pendekatan militer tidak sepenuhnya sejalan dengan jati diri koperasi. Koperasi bertumpu pada prinsip demokrasi, musyawarah, partisipasi, dan kesetaraan anggota. Sebaliknya, organisasi militer dibangun di atas sistem komando yang hierarkis. Keduanya memiliki karakter dan tujuan berbeda sehingga tidak layak dipertukarkan.

Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan keberhasilan koperasi lahir dari investasi pada kualitas sumber daya manusia. Jepang membangun koperasi pertanian melalui pendidikan manajemen dan pendampingan profesional. Korea Selatan memperkuat ekonomi perdesaan dengan pengembangan kepemimpinan lokal dan kewirausahaan. Adapun di Belanda, koperasi-koperasi berkembang menjadi besar berkat pengelolaan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi bisnis. Tidak ada jalan pintas. Koperasi maju karena kompetensi pengelolanya terus ditingkatkan.


Sejumlah peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) saat mengikuti Pelatihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Foto: Antara.

Karena itu, perubahan yang dilakukan pemerintah tidak boleh berhenti pada pergantian istilah. Substansi pelatihan, metode pembelajaran, hingga pola pembinaan harus ikut diperbaiki. Ukuran keberhasilan tidak lagi bertumpu pada kemampuan bertahan dalam tekanan fisik, tetapi pada kemampuan memimpin organisasi, memecahkan persoalan, membangun usaha, dan menjaga integritas.

Tragedi yang merenggut nyawa peserta harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap berbagai program pelatihan aparatur dan tenaga sipil. Setiap kementerian dan lembaga wajib memastikan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan profesi, berbasis kompetensi, serta menjamin keselamatan peserta.

Pada akhirnya, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak akan ditentukan oleh kemampuan para manajernya berbaris atau menjalani latihan fisik yang berat. Masa depan koperasi ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kecakapan mengelola usaha, integritas, serta kemampuan membaca peluang ekonomi. Di sanalah seharusnya pemerintah memusatkan perhatian jika sungguh ingin menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat.