Lestari Moerdijat Sebut Kampus Jadi Garda Terdepan Kampanye Setop Kekerasan

Purwokerto: Kampus harus menjadi garda terdepan dalam kampanye setop kekerasan. Gerakan moral ini bertujuan mewujudkan ruang aman dan nyaman di institusi pendidikan tinggi nasional.

"Pembiaran terhadap tindak kekerasan melahirkan pengaruh buruk bagi individu, institusi, dan lingkungan. Butuh gerakan antikekerasan dengan memperkuat solidaritas dan kultur saling menghormati setiap warga negara untuk memperkokoh peradaban luhur bangsa," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan pers, Selasa, 2 November 2025. 

Pernyataan itu disampaikan Lestari secara daring dalam acara Bimbingan Teknis terkait Sosialisasi Permendikbudristek No. 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di Aula Syamsuhadi Irsyad Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Jawa Tengah. 

Pada acara itu hadir pula antara lain Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Al Islam Kemuhammadiyahan UMP, Ikhsan Mujahid; Kepala Biro Humas dan Protokoler UMP, Irfan Fatkhurrohman; dan civitas academica UMP. 
 

Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI, Permendikbudristek No. 55/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) memberi ruang luas bagi perguruan tinggi untuk membangun lingkungan kampus yang sehat. 

Rerie sapaan akrab Lestari, menegaskan, hadirnya PPKPT membuat cakupan tugas Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) lebih luas. Satgas tersebut kini tidak hanya menangani kekerasan seksual semata. 

Rerie yang juga legislator dari Dapil Jawa Tengah II itu, mendorong agar implementasi PPKPT menjadi salah satu sarana bagi perguruan tinggi untuk membangun budaya antikekerasan di kampus dan lingkungan sekitarnya. 


Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat. Dokumentasi/ Istimewa

Meski, diakui dia, dalam implementasi sejumlah aturan perundangan untuk menangani dan mencegah tindak kekerasan menghadapi banyak tantangan. Seperti adanya relasi kuasa, konflik kepentingan, dan belum pahamnya para pelaksana aturan tersebut di lapangan. 

Sejatinya tegas anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, tantangan dalam penanganan dan pencegahan tindak kekerasan bukan semata dapat menegakkan aturan yang ada. Lebih dari itu, tegas dia, adalah bagaimana dalam penerapan aturan tersebut setiap anak bangsa mampu menegakkan harkat dan martabat sesama manusia. 

Untuk itu, tambah Rerie, langkah mewujudkan ruang aman dan nyaman tanpa kekerasan bagi setiap warga negara merupakan fondasi kuat untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing dan berakhlak mulia di masa depan.