Israel Kucurkan Rp13,5 Triliun untuk Ekspansi Permukiman di Tepi Barat

Tel Aviv: Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengalokasikan anggaran sebesar 2,7 miliar shekel (US$843 juta atau sekitar Rp13,5 triliun) untuk lima tahun ke depan guna memperluas aktivitas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki. Media lokal menggambarkan keputusan ini sebagai bentuk aneksasi de facto.

Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan pada Senin bahwa dana tersebut akan digunakan untuk membangun permukiman baru, membuka akses jalan, memperkuat sistem keamanan, serta memformalkan catatan tanah.

Dikutip dari Anadolu Agency, Selasa, 9 Desember 2025, salah satu langkah paling besar dalam paket ini adalah pemindahan tiga pangkalan militer Israel ke wilayah Tepi Barat bagian utara.

Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa paket lima tahun itu mencakup seluruh elemen yang memperkuat tata kelola Israel di Tepi Barat dan secara efektif merupakan langkah menuju aneksasi. Dalam rencana itu, Israel juga akan mendirikan klaster penyerapan berupa 20 rumah mobil untuk memudahkan pemukim ilegal pindah dan membentuk permukiman baru.

Pemerintah Israel juga akan memberikan 300 juta shekel (US$93,4 juta atau sekitar Rp1,49 triliun) bagi semua permukiman baru—terdiri dari 160 juta shekel untuk hibah pendirian dan 140 juta shekel untuk operasional. Sementara itu, permukiman yang sudah ada akan menerima 434 juta shekel (US$135 juta atau sekitar Rp2,16 triliun) untuk peningkatan infrastruktur, ditambah 300 juta shekel (US$93,4 juta atau Rp1,49 triliun) untuk dewan pemukim regional dan lokal.

Salah satu langkah paling signifikan adalah alokasi 225 juta shekel (US$70 juta atau Rp1,12 triliun) untuk membentuk unit pendaftaran tanah. Selama ini, transaksi tanah di Tepi Barat dicatat melalui Administrasi Sipil Israel, bukan kantor pendaftaran tanah resmi. Unit baru ini akan memetakan ulang area tersebut dan memindahkannya ke sistem pendaftaran khusus.

Rencana tersebut juga meliputi 140 juta shekel (US$43,6 juta atau Rp698 miliar) untuk pembukaan akses jalan, terutama bagi keperluan militer, serta 150 juta shekel (US$46,6 juta atau Rp746 miliar) selama tiga tahun untuk meningkatkan armada bus sekolah berlapis baja. Di sisi lain, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, turut mengalokasikan dana tambahan untuk keamanan permukiman seperti pemasangan pagar pintar, kamera, hingga sistem pengawasan lainnya.

Yedioth Ahronoth menyimpulkan bahwa rencana ini akan membentuk kembali pendekatan Israel di Tepi Barat dan menciptakan kondisi yang sulit dibalik oleh pemerintahan mendatang. Pada hari yang sama, Smotrich menegaskan melalui platform X bahwa wilayah Yudea dan Samaria (Tepi Barat) merupakan “sabuk keamanan” Israel.

Ia juga menyatakan bangga memimpin “revolusi” yang menolak pembagian wilayah dan pendirian negara Palestina, sembari menegaskan komitmennya untuk mencegah pembentukan negara tersebut. Smotrich bahkan menyerukan pencaplokan sekitar 82 persen wilayah Tepi Barat.

Kelompok anti-permukiman Israel, Peace Now, memperkirakan sedikitnya 500.000 pemukim ilegal tinggal di permukiman Tepi Barat, serta 250.000 lainnya di Yerusalem Timur. Dalam opini penting pada Juli tahun lalu, Mahkamah Internasional menyatakan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina bersifat ilegal dan menyerukan evaluasi terhadap seluruh permukiman di Tepi Barat maupun Yerusalem Timur. (Kelvin Yurcel)

Baca juga:  Pemukim Israel Serang Warga Palestina dan Bakar Lahan Pertanian di Tepi Barat