Stabilitas Politik Dinilai Kunci Hadapi Tekanan Konflik Geopolitik

Jakarta: Stabilitas politik nasional dinilai harus dijaga di tengah konflik geopolitik dunia. Khususnya dari potongan informasi multitafsir yang dapat mempercepat polarisasi dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.

“Indonesia tidak boleh masuk ke jebakan yang sama. Kita harus belajar dari pengalaman global bahwa instabilitas sering berawal dari narasi kontraproduktif yang tidak bertanggung jawab,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham dikutip melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 5 April 2026.
 

Idrus menyoroti pernyataan sejumlah pihak yang dinilai menyudutkan kepemimpinan nasional. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar perbedaan pandangan, melainkan menyangkut etika komunikasi politik di ruang publik yang seharusnya mempertimbangkan dampak sosial dan politik yang lebih luas.

Mantan Menteri Sosial itu menegaskan bahwa Indonesia memiliki mekanisme konstitusional yang jelas. Ia menilai narasi provokatif yang tidak utuh hanya akan menimbulkan tafsir liar yang merugikan tatanan bernegara.

Dia menambahkan bahwa di era digital, tokoh publik memiliki tanggung jawab moral untuk berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Sebab, kalimat yang dipotong dapat mengubah makna dan menjadi awal dari disinformasi yang sulit dikoreksi.


Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham. Foto: Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.

Dalam situasi global yang penuh tekanan, mulai dari konflik geopolitik hingga ketidakpastian ekonomi, Idrus menilai stabilitas politik menjadi kebutuhan yang sangat mendesak bagi bangsa Indonesia.

“Ketika dunia sedang tidak pasti, yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang solid dan ruang publik yang sehat. Bukan justru memperkeruh suasana dengan narasi yang memecah belah,” ujarnya.

Idrus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap objektif meski memiliki perbedaan pilihan politik. Ia menekankan pentingnya menjaga demokrasi dengan akal sehat, etika, dan kedewasaan sikap tanpa didasari emosi atau prasangka.

“Jangan karena kebencian terhadap seseorang, kita kehilangan objektivitas. Demokrasi tidak boleh dirusak oleh emosi dan prasangka. Demokrasi harus dijaga dengan akal sehat, etika, kedewasaan sikap dan tanggung jawab,” jelas Idrus.