Gubernur Pramono Diminta Serius Capai Target RDF Rorotan

Jakarta: Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta M. Fuadi Luthfi mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memaksimalkan kapasitas operasional fasilitas pengolahan sampah RDF Plant Rorotan sesuai rencana pembangunan awal.

Fuadi menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut target operasional 1.000 ton sampah per hari sebagai capaian “sudah sangat baik” justru menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan proyek tersebut.

Padahal, fasilitas yang dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp1,28 triliun itu sejak awal dirancang memiliki kapasitas pengolahan hingga 2.500 ton sampah per hari.

“Analogi sederhananya, kalau kita membeli mobil seharga Rp1,28 triliun dan mobilnya hanya bisa berjalan 40 persen dari kecepatan yang dijanjikan, apakah itu sudah sangat baik? Pernyataan itu bukan kabar baik, melainkan pengakuan bahwa ada yang tidak beres,” kata Fuadi dalam keterangannya, Senin, 9 Maret 2026.

Soroti Tiga Permasalahan Utama

Fuadi menyebut terdapat tiga persoalan utama yang saling berkaitan dalam pengelolaan proyek tersebut.

Pertama, persoalan perencanaan teknis. Menurut dia, teknologi RDF dirancang untuk mengolah sampah yang sudah dipilah dan relatif kering. Namun, sampah yang masuk ke fasilitas tersebut masih bercampur dan dalam kondisi basah.
 
Akibatnya, mesin harus bekerja dua kali, yakni memilah sekaligus mengolah sampah, sehingga kinerja fasilitas tidak optimal.

“Ini konsekuensi dari keputusan membangun teknologi hilir tanpa menyiapkan sistem pemilahan di hulu,” ujar Fuadi.

Kedua, terkait pengawasan kontrak proyek. Fuadi menilai seluruh nilai kontrak proyek telah dicairkan, sementara fasilitas tersebut belum beroperasi sesuai spesifikasi yang dijanjikan.

Ia juga menyoroti belum adanya sanksi kontraktual yang diumumkan kepada publik meski disebut terjadi pelanggaran prosedur operasional.


Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Metro TV/Adinka Vinka

Ketiga, persoalan komunikasi kepada masyarakat sekitar lokasi fasilitas di Rorotan. Menurut Fuadi, warga sebagai pihak yang terdampak seharusnya mendapatkan informasi yang transparan sejak awal.

“Masyarakat terdampak tidak mendapatkan mekanisme informasi yang jujur dan proaktif sebagai langkah preventif,” kata Fuadi.

Dinilai Belum Signifikan Atasi Sampah Jakarta

Fuadi juga menyoroti efektivitas fasilitas tersebut dalam mengatasi persoalan sampah di Jakarta.

Ia menyebut volume sampah harian ibu kota mencapai sekitar 7.400 hingga 8.000 ton per hari. Dengan kapasitas operasional sekitar 1.000 ton per hari, RDF Rorotan hanya mampu menangani sekitar 12–13 persen dari total sampah Jakarta.
 
Angka tersebut dinilai jauh dari target awal yang dirancang untuk mengurangi sekitar 30 persen beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.

“Ini bukan soal tidak sabar. Kita sudah kehabisan ruang di Bantargebang, kontraknya habis tahun ini, sementara fasilitas pengolahan besar di dalam kota baru berjalan sekitar 40 persen,” ujar Fuadi.

DPRD Dorong Pembentukan Pansus

Atas kondisi tersebut, Fuadi menilai DPRD perlu membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap proyek RDF Rorotan.

Menurut dia, Pansus harus mendorong audit forensik untuk menelusuri kesesuaian antara spesifikasi kontrak, realisasi teknis di lapangan, serta penggunaan anggaran proyek.

Selain itu, DPRD juga diminta menelusuri alasan pembatalan proyek PLTSa ITF Sunter yang sebelumnya berstatus Proyek Strategis Nasional dan digantikan oleh RDF Rorotan.

Fuadi juga meminta Pemprov DKI membuka data operasional fasilitas secara transparan, termasuk realisasi kapasitas harian, volume RDF yang diproduksi dan disalurkan ke industri semen, serta status jaminan pelaksanaan proyek.

“Pansus harus dibentuk dan audit forensik harus dilakukan. Publik berhak mengetahui secara jelas nilai manfaat yang diperoleh dari investasi Rp1,28 triliun tersebut,” kata Fuadi.