Presiden Joko Widodo saat meresmikan jalan tol Solo-Jogja segmen pertama. Metrotvnews.com/ Triawati Prihatsari
Triawati Prihatsari • 19 September 2024 17:32
Boyolali: Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Keuangan untuk memitigasi secepatnya terkait kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu dikatakan Jokowi di sela peresmian jalan tol Solo- Jogja, Kamis, 19 September 2024.
"Saya sudah perintahkan, komando maupun kementerian keuangan memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya," kata Jokowi di Boyolali.
Jokowi menekankan peristiwa tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Namun juga terjadi di negara lain.
"Semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat-tempat yang beda-beda. Bisa jadi ruang untuk diretas oleh hacker yang masuk," jelasnya.
Sebelumnya kebocoran data diduga terjadi lagi di Indonesia. Kali ini 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual di Breach Forum.
Informasi ini disampaikan oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto. Di antara jutaan data tersebut terdapat beberapa data NPWP milik petinggi negara.
Salah satunya Presiden Joko Widodo beserta dua anaknya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Nama Budi Arie Setiadi, Menteri Kominfo juga masuk dalam daftar data yang bocor. Begitu pula dengan menteri lain seperti Sri Mulyani Indrawati, Erick Thohir, serta Zulkifli Hasan.