KPK Minta Wasekjen PDIP Jelaskan Pengaturan Lelang dan Fee Proyek Jalur Kereta

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Yoseph Aryo Adhi Dharmo (YADD) pada Rabu, 4 September 2024. Dia dimintai keterangan terkait kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di Ditjen Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Saksi YADD didalami terkait dengan pengaturan lelang dan pengaturan fee proyek,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.

Tessa enggan memerinci lebih lanjut jawaban Yoseph kepada penyidik. Proyek jalur kereta yang didalami dibangun di Surabaya.
 

Baca juga: Saksi Kasus Korupsi Pengadaan X-Ray Mangkir

Sebelumnya, KPK menyebut pengusutan kasus dugaan suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta di DJKA, Kemenhub sudah bercabang ke sejumlah wilayah. Bahkan, ada yang masih di tahap penyelidikan.

“Kalau DJKA sendiri ada beberapa ruas, selain ruasnya di OTT Semarang, ada ruas Solo, ruas Jabar (Jawa Barat), ruas Medan, ada beberapa tempat masih lidik yang tidak bisa saya sampaikan,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Asep enggan memberikan informasi detail atas percabangan dugaan suap dalam pengadaan tersebut. Namun, dia memastikan tidak semua pengadaan maupun pemeliharaan ruas jalur kereta terjadi tindak pidana korupsi.

“Jalur kereta itu ada penggalangan di Jabar, Jateng dan beberapa wilayah Jateng di bagian selatan dan Utara, medan dan ada disampaikannya (Makassar),” ujar Asep.