Banjir Petisi Perguruan Tinggi, Giliran UBK Kritik Pemerintah

Jakarta: Civitas kademika Universitas Bung Karno merapat ke jajaran perguruan tinggi yang mengkritik jalannya pemerintahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalam pelaksanaan pemilu, pemerintah harus memastikan demokrasi berjalan dengan baik.

"Pemerintah tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis," kata Rektor Didik Suhariyanto dalam keterangan tertulis, Senin, 5 Februari 2024.

Selain itu, seluruh aparatur negara diminta bersikap netral, jujur, dan adil. Perilaku itu harus ditunjukkan ke semua kelompok dan golongan.

Selanjutnya, Didik mendesak perwakilan rakyat di DPR harus aktif melakukan fungsi pengawasan dalam proses demokrasi. Penyelenggara negara harus bersikap independen dalam pelaksanaan Pemilu 2024. 
 

Baca: Demokrasi Menyimpang, Civitas Akademika Diajak Jadi Alarm Pemerintah

Civitas akademika UBK juga mengajak masyarakat menolak politik uang dan sejenisnya. Serta, menolak penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Dan mengedepankan politik gagasan dan edukasi politik yang mencerdaskan rakyat," kata dia.

Didik menegaskan seluruh pihak mesti mewujudkan demokrasi rakyat. Yakni, dengan menyetarakan kodrat, harkat, dan martabat manusia. Hal ini sebagai upaya pengembangan demokrasi. 

"Demikian petisi civitas Universitas Bung Karno sebagai wujud tanggung jawab moral terhadap masyarakat bangsa dan negara Republik Indonesia," kata Didik.