Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Dokumentasi/ Media Indonesia
Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan audit terhadap organisasi perangkat daerah (OPD), BUMD serta uji kelayakan (asesmen) para pejabat eselon II usai serangkaian Pilkada 2024 rampung. Hal ini dibenarkan Plt Gubernur Kalsel, Muhidin, yang juga menjadi Gubernur Kalsel terpilih dalam Pilkada 2024.
"Dalam waktu dekat ini, kita akan melakukan asesmen semua pejabat eselon II. Hasil asesmen akan menjadi patokan pengisian jabatan di Pemprov Kalsel," kata Muhidin dalam keterangan pers, Rabu, 11 Desember 2024.
Pemprov Kalsel juga akan mengaudit kinerja OPD dan BUMD. Kebijakan ini dikatakan Muhidin sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan daerah yang bersih dan sejalan dengan program nasional pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini.
"Asesmen akan kita lakukan di Jakarta. Hasilnya tidak bisa dipengaruhi oleh Sekda atau bahkan oleh gubernur sekalipun. Bagi yang hasilnya kurang bagus, tentu siap-siap tidak dapat jabatan. Demikian juga terkait audit agar segera disiapkan," jelas Muhidin.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizalie Anwar, mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka asesmen para pejabat eselon II tersebut. Dengan asesmen akan diketahui kapasitas dan kemampuan pejabat daerah (kepala dinas).
"Besok Kamis, 12 Desember nanti, kita akan bertemu Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan permohonan asesmen seluruh kepala SKPD. Siapa pun yang menduduki jabatan kepala SKPD Pemprov Kalsel nantinya, adalah orang-orang yang tepat dan pintar di bidangnya dan mampu bekerja secara profesional," ujarnya.
Streaming