Pemprov DKI Targetkan 22 Ribu Sterilisasi Kucing Gratis pada 2026

Jakarta: Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) menargetkan sterilisasi gratis terhadap puluhan ribu ekor kucing pada tahun 2026. Langkah ini untuk merespons tingginya permintaan masyarakat terkait keringanan atau subsidi biaya sterilisasi hewan peliharaan maupun kucing jalanan di Ibu Kota.

"Kami memahami tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan sterilisasi gratis. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas KPKP terus melaksanakan program sterilisasi gratis, dengan target 22.000 ekor kucing pada tahun 2026," ujar Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok saat dikonfirmasi Metrotvnews.com, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Hasudungan menjelaskan, tarif reguler sterilisasi kucing melalui fasilitas Mobil Klinik Hewan Keliling sesuai ketentuan retribusi adalah Rp400.000 per ekor, yang sudah mencakup pemeriksaan kesehatan, laboratorium, dan tindakan medis. Namun, pemerintah telah menyiapkan kuota khusus untuk layanan secara cuma-cuma.

Ia menambahkan, bentuk dukungan pemerintah daerah tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pemilik hewan, melainkan membiayai penuh kegiatan sterlisisasi massal. Dalam hal ini, Pemprov DKI menggandeng organisasi profesi dokter hewan, klinik, dan komunitas pemerhati hewan.

"Untuk kucing tidak berpemilik, kami menerapkan pendekatan Trap-Neuter-Return (TNR), yaitu penangkapan, sterilisasi, dan pengembalian hewan ke habitat asalnya secara terkendali," kata Hasudungan.


Mobil Klinik Hewan Keliling Jakarta di Kantor Kelurahan  Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur. Foto: Metro TV/Muhammad Adyatma Damardjati. 

Untuk menjangkau warga di berbagai wilayah, program ini mengandalkan sistem jemput bola menggunakan lima unit armada Mobil Klinik Hewan Keliling. Rute operasional kendaraan medis tersebut disusun berdasarkan kajian sebaran populasi hewan dan tingkat kepadatan penduduk.

"Pelayanan dilaksanakan di titik-titik strategis seperti kantor kelurahan, RPTRA, dan lingkungan permukiman warga. Jadwal diinformasikan melalui kanal resmi Dinas KPKP, Suku Dinas setempat, dan Pusyankeswannak agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal," kata Hasudungan.