Sinergi Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Hasilkan Ekspor Jagung Perdana

Jakarta: Pemerintah disebut bakal menghentikan impor jagung dan berencana melakukan ekspor perdana. Hal itu disebut hasil dari sebuah kolaborasi holistik lintas sektor.

“Kebijakan pemerintah untuk menghentikan impor jagung dan beralih menjadi eksportir, seperti disampaikan Wamentan, adalah bukti nyata efektivitas sinergi Kementerian Pertanian, TNI, Polri, Pemda, petani, dan swasta,” kata Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo, dalam keterangan tertulis, Jumat, 30 Mei 2025.

Dedi mengatakan Polri terlibat aktif dalam seluruh rantai produksi jagung. Mulai dari pendataan, penanaman, panen, hingga distribusi guna memastikan target swasembada tercapai.

"Ini adalah implementasi (human security) kesejahteraan petani sebagai fondasi stabilitas nasional," ujar polisi bintang tiga itu.
 

Baca juga: Gugus Tugas Polri Berhasil Tingkatkan Panen, Sahroni: Swasembada Pangan Butuh Kerja Bersama

Berdasarkan data yang disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dalam Public Hiring pada Rabu, 28 Mei 2025, terungkap produksi jagung meningkat 39 persen. Sehingga, pemerintah berhasil menyetop dan berencana mengekspor jagung, terutama dari sentra seperti Gorontalo.

Dedi kemudian mengungkapkan, Gugus Tugas Polri berhasil mengelola 445.600,49 Hektare lahan selama 20 November 2024 hingga 20 Mei 2025. Pengelolaan dibagi dalam dua program, yaitu 17.331,25 Ha pada program 1 dan 428.269,24 Ha pada program kedua.

"Pendataan komprehensif meliputi petani, poktan, alat pertanian, benih, pupuk, dryer, hingga distribusi," ungkap mantan Kadiv Humas Polri itu.

Dedi menyebut keberhasilan ketahanan pangan ini selaras dengan Program Asta Cita Pemerintah. Menurut dia, dukungan Polri dalam manajemen rantai pasok jagung adalah bagian integral dari pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

"Swasembada pangan adalah kedaulatan negara,” tegas Dedi.

Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri dibentuk sejak 2024. Gugus Tugas ini fokus pada pendampingan petani dan pengawasan distribusi pupuk dan benih bersubsidi, pencegahan penimbunan, serta efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir.