Pembentukan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Merupakan Inisiatif Kapolri

Jakarta: Korps Bhayangkara kini memiliki Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri. Pembentukan Satgas ini disebut inisiatif Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah kebocoran anggaran.

Anggota Satgasus Penerimaan Negara Polri Yudi Purnomo Harahap mengatakan, pembentukan Satgas ini berdasarkan surat perintah (sprint) Kapolri nomor 3831 yang terbit tanggal 31 Desember 2024. Satgas ini beranggotakan 33 orang mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dipimpin oleh Herry Muryanto selaku Kepala dan Novel Baswedan selaku Wakil Kepala.

"Kan arahan dari presiden ya dan tentu kan Pak Kapolri juga setiap saat ada rapat kabinet, tentu Pak Kapolri juga paham beliau punya orang-orang yang mantan pegawai KPK yang istilahnya paham tentang kebocoran ya itu menjadi salah satu latar belakang kenapa Satgas ini terbentuk," kata Yudi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Juni 2025.

Yudi mengatakan Satgasus dibentuk sebagai wujud keinginan Polri membantu pemerintah. Terlebih, Kapolri sadar memiliki orang-orang yang merupakan mantan pegawai KPK yang berlatar belakang cocok untuk membantu mengoptimalkan penerimaan negara.

"Ada penyidik, penyelidik, maupun orang-orang lain yang mempunyai keahlian di bidang IT, kriminologi, tata kelola pemerintahan dan sebagainya," ujar Yudi.
 

Baca juga:  Satgassus Polri untuk Penerimaan Negara, Pengamat: Bukti KPK Gagal Pulihkan Kerugian

Dengan berbagai keahlian itu, Yudi menyebut Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara ditargetkan membantu kementerian untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Namun, Yudi tidak bisa memastikan nilai optimalisasi penerimaan negara yang diterima masing-masing kementerian karena berbeda-beda.

Yudi melanjutkan selama enam bulan berjalan, Satgassus telah memberikan solusi untuk optimalisasi penerimaan negara kepada beberapa kementerian. Yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM.

Salah satunya, KKP disebut telah menjalankan solusi yang disampaikan Satgassus. Seperti memaksimalkan perizinan kepada kapal-kapal yang tidak berizin, agar bisa dipungut PNBP. Yudi menyebut hasil dari optimalisasi penerimaan negara ini akan terlihat di akhir 2025.

"Minimal kita harapkan dengan kehadiran kita minimal di empat kementerian tersebut ya itu bisa meningkat lah," ujar dia

Peran Satgassus

Yudi membeberkan peran Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri ialah mendampingi kementerian lembaga untuk mengoptimalkan PNBP. Seperti tukar menukar data perihal masalah yang dihadapi kementerian terkait dan mencari solusi bersama.

"Entah itu nanti terkait dengan tata kelola ataupun ketika ada hambatan-hambatan lain misalnya ternyata hambatan itu mengarah kepada pidana kita bisa memberikan rekomendasi seperti itu," ucap mantan penyidik KPK itu.

Selanjutnya, berkooordinasi lintas sektoral. Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan menemui beberapa kementerian, pemerintah pusat dan daerah membahas permasalahan yang terjadi.

Pembahasan ini bisa dilakukan dengan focus grup discussion (FGD) bersama pihak terkait. Sehingga, bisa dirumuskan solusi dari identifikasi masalah, termasuk pelaporan dan rekomendasi untuk mengambil kebijakan dari stakeholder yang didampingi.

"Output kita adalah rekomendasi strategis dan laporan yang tentu disitu ada solusinya dan pencapaian-pencapaiannya juga. Indikator keberhasilan kita juga ada outcomenya, adanya peningkatan signifikan penerimaan negara efisiensi dan pengelolaan yang lebih transparan," ujar dia.

Kehadiran Satgasus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri ini diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi kementerian-kementerian. Kemudian, menyadarkan bahwa kementerian tidak sendirian untuk mengoptimalkan penerimaan negara, ada Polri yang mendampingi.