Vonis Janggal, Pengadilan Tinggi Pontianak Bebaskan WN Tiongkok yang Keruk 774 Kg Emas

Jakarta: Kegeraman publik atas vonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur maupun vonis ringan kasus megakorupsi tata niaga timah untuk terdakwa Harvey Moeis sejatinya belum reda. Kini, malah muncul lagi putusan pengadilan yang dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.

Baru-baru ini, Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak menerima permohonan banding warga negara Tiongkok bernama Yu Hao yang sebelumnya dipidana penjara 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Ketapang. Sebab, terbukti mengeruk cadangan emas sebanyak 774,27 kg serta 937,7 kg perak yang merugikan negara Rp1,02 triliun.

Lewat putusan PT Pontianak, Hao kini berstatus bebas usai majelis hakim tinggi membatalkan putusan PN Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN Ktp tertanggal 10 Oktober 2024 yang menjatuhkan vonis pidana penjara 3,5 tahun dan denda Rp30 miliar.

Komisi Yudisial (KY) menyoroti putusan PT Pontianak tersebut. Anggota sekaligus juru bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata, mengatakan pihaknya akan memberikan atensi terhadap kasus-kasus yang menarik perhatian publik dan mendalami kasus tersebut. KY mempersilakan masyarakat untuk melapor kejanggalan vonis PT Pontianak terhadap Hao.

"Untuk melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) majelis hakim yang menangani perkara ini beserta bukti pendukung," kata Mukti lewat keterangan tertulis, Jumat, 17 Januari 2025.
 

Baca juga: KY Terima Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pengadil Harvey Moeis

Menurut Mukti, laporan dari masyarakat akan direspons KY sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindak lanjut yang dilakukan KY akan meruncing pada kesimpulan ada tidaknya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan hakim tinggi pada PT Pontianak.

"Publik dapat melaporkan apabila ada dugaan pelanggaran kode etik hakim disertai dengan bukti pendukung, sehingga nantinya laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh KY sesuai prosedur yang ada," ujar Mukti.

Tahun lalu, publik dibuat geram dengan vonis bebas PN Surabaya terhadap Ronald Tannur yang diseret ke pengadilan dengan stataus terdakwa kasus pembunuhan. Kendati demikian, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung berhasil membongkar dugaan suap dan atau gratifikasi di balik vonis bebas Ronald Tannur.

Hasilnya, tiga majelis hakim yang memvonis bebas Tannur serta Ketua PN Surabaya ditetapkan sebagai tersangka bersama ibu dan penasihat hukum Ronald Tannur maupun Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Zarof Ricar.

Berikutnya, vonis pidana penjara 6,5 tahun terhadap Harvey oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat juga dinilai terlalu rendah. Pasalnya, Harvey terjerat dalam kasus korupsi yang merugikan negara sampai Rp300 triliun.

KY juga sedang mendalami vonis Harvey tersebut. Bahkan, Mukti menyebut bahwa pihaknya sudah mendapat laporan dari masyarakat terhadap hakim yang menjatuhkan hukuman terahdap Harvey atas dugaan pelanggaran KEPPH.