Ilustrasi mikrotrans. Dok Humas TransJakarta
Jakarta: DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI memperluas layanan mikrotrans di kelurahan-kelurahan yang belum terjamah transportasi publik. Utamanya, layanan transportasi publik di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.
Hal ini disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Ramli Muhamad. Dia meminta perluasan layanan JakLingko di Kalibaru dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
"DPRD Provinsi DKI Jakarta meminta agar Jakpro dan Jaklingko memprioritaskan isu yang ada di masyarakat terhadap angkutan Jaklingko yang belum sampai di setiap tingkat kelurahan, contohnya Kelurahan Kalibaru," kata Ramli di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 13 November 2025.
Ramli menuturkan Kalibaru memiliki 140 ribu penduduk dengan 35 ribu KK. Dari kondisi ini, dia menilai layanan angkutan umum cukup dibutuhkan warga untuk bermobilitas.
"Ini sudah disampaikan berkali-kali, termasuk kepada Pak Gubernur (Pramono Anung) dan Wakil Gubernur (Rano Karno). Mudah-mudahan Pak Gubernur memerintahkan kepada Dishub agar itu dijalankan," tutur Ramli.
Ilustrasi Gedung DPRD DKI Jakarta. MI/Panca Syurkani
Permintaan perluasan layanan JakLingko juga diungkapkan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
"Fraksi PKS meminta agar jangkauan layanan mikrotrans diperluas, menjangkau seluruh wilayah Jakarta," ujar Wakil Ketua II Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Subki, Senin, 8 September 2025.
Menurut Subki, kehadiran mikrotrans sebagai angkutan pengumpan (feeder) sangat dibutuhkan untuk menjangkau area permukiman yang belum dilayani transportasi umum. Apalagi, layanan utama TransJakarta kini telah berkembang hingga ke wilayah penyangga Jakarta melalui program TransJabodetabek.
Dia menilai keberhasilan TransJakarta memperluas rute bus besar ke Kota Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi telah mendapat banyak apresiasi masyarakat, karena memudahkan mobilitas antarwilayah.
Namun, masih banyak warga Ibu Kota yang justru kesulitan menjangkau halte bus atau stasiun karena akses mikrotrans belum merata.
"Banyak wilayah permukiman di Jakarta yang belum terjangkau layanan mikrotrans sebagai feeder untuk ke moda transportasi berikutnya seperti busway, MRT, LRT maupun commuter-line," ungkap Subki.
PKS menilai perluasan rute mikrotrans akan berdampak langsung pada pengurangan penggunaan kendaraan pribadi serta menekan biaya transportasi masyarakat. Dengan layanan yang menjangkau hingga dalam kawasan permukiman, masyarakat akan lebih mudah beralih ke transportasi umum tanpa harus mengandalkan ojek daring atau kendaraan pribadi.
"Bila rute mikrotrans diperluas, ia yakin, dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat," ujar dia.