Termasuk Indonesia, 5 Negara Ini Siap Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza

Jakarta: Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) telah mengesahkan Resolusi 2803 pada Senin, 17 November 2025. Resolusi ini membuka jalan bagi pembentukan Dewan Perdamaian dan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) ke Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana perdamaian yang digagas Presiden AS Donald Trump.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk memulai fase stabilisasi pasca gencatan senjata, sekaligus memperkuat upaya pelucutan senjata kelompok bersenjata dan membentuk transisi menuju pemerintahan sipil yang lebih kredibel di Gaza.

Sejumlah negara kini disebut secara langsung sebagai calon penyumbang pasukan untuk mendukung misi ini.

Berikut lima negara yang akan mengirim pasukan ke Gaza.

Indonesia

Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang secara terbuka menyatakan kesiapan mengirim pasukan ke Gaza. Pemerintah disebut bersedia mengerahkan hingga 20.000 personel dalam kerangka misi penjaga perdamaian yang sah secara hukum internasional.

Indonesia menegaskan partisipasinya bergantung pada mandat yang kuat dari DK PBB dan menolak keterlibatan dalam bentuk yang menyerupai pendudukan militer. Jakarta juga berkomitmen agar misi tersebut memperkuat jalur menuju solusi dua negara.
 

Mesir

Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Gaza, Mesir dipandang akan memegang peran strategis dalam komando ISF. Pemerintah Mesir menyatakan kesediaannya berpartisipasi, asalkan misi ini memiliki mandat PBB yang jelas dan diarahkan untuk mendukung pembentukan negara Palestina merdeka.

Mesir juga menolak keras segala bentuk pemindahan paksa warga Gaza dan menekankan perlunya peran Otoritas Palestina dalam masa transisi.
 

Baca Juga: Hamas Tolak Resolusi PBB untuk Pasukan Stabilisasi Gaza

 

Azerbaijan

Azerbaijan termasuk negara yang disebut dalam konsultasi awal dengan AS terkait kontribusi pasukan untuk ISF. Meski demikian, Baku belum secara resmi menyatakan komitmen mengirim pasukan.

Pemerintah Azerbaijan menekankan pengiriman hanya dapat dilakukan jika pertempuran benar-benar berhenti dan keamanan pasukan dijamin. Keputusan akhir harus melalui persetujuan parlemen.
 

Qatar

Qatar menempati posisi unik sebagai mediator diplomatik antara Hamas dan Israel. Meski ikut mendukung Resolusi DK PBB 2803, Qatar diperkirakan tidak akan mengirim pasukan ke Gaza. Dukungan Doha lebih diarahkan pada pembiayaan, pelatihan teknis, dan jaminan kemanusiaan, bukan pengiriman personel militer.

Qatar tetap menegaskan dukungan pada solusi dua negara dan peran utama Otoritas Palestina.
 

Turki

Pemerintah Turki secara terbuka menyatakan bersedia mengirim pasukan untuk ISF di Gaza, selama mandatnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan Palestina. Namun, Israel menolak keras keterlibatan militer Türkiye karena kedekatan Ankara dengan Hamas.

Walau secara teknis Turki siap, realisasi partisipasinya masih terganjal dinamika politik dan penerimaan pihak-pihak terkait.