Inggris: Solusi Dua Negara ‘Satu-satunya' Cara Capai Perdamaian di Timur Tengah

London: Pemerintah Inggris pada hari Rabu ini, 5 Februari 2025, menegaskan kembali bahwa akhir yang langgeng dari konflik Israel-Palestina "hanya" dapat dicapai melalui Solusi Dua Negara (Two-State Solution).

Menurut pandangan London, warga sipil Palestina telah mengalami "mimpi buruk yang nyata sejak 14 bulan terakhir," kata Menteri Lingkungan Inggris Steve Reed kepada Sky News.

Ketika ditanya mengenai rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk "mengambil alih" Gaza, Reed menggarisbawahi bahwa warga Palestina perlu dapat pulang ke rumah dan membangun kembali kehidupan mereka.

"Mereka akan membutuhkan banyak sekali dukungan dari masyarakat internasional untuk melakukan itu," kata Reed.

Trump memicu kegemparan dengan menyarankan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Yordania dan Mesir, menyebut daerah kantong itu lebih mirip "lokasi pembongkaran" setelah perang Israel yang menghancurkan.

Pertemuan tingkat menteri Arab yang dihadiri enam negara di Kairo pada hari Sabtu dengan tegas menolak pemindahan warga Palestina dari Gaza dan kembali menyerukan penerapan solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.

Pada hari Selasa, Trump mengatakan dalam konferensi pers di Washington dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa AS "akan mengambil alih" Gaza setelah memindahkan warga Palestina ke tempat lain.

Membangun Kembali Kehidupan

Reed menegaskan kembali kebijakan pemerintah Inggris, dengan mengatakan mereka menginginkan "perdamaian yang langgeng" di Timur Tengah yang "hanya dapat didasarkan pada solusi dua negara dengan Israel yang aman dan hidup damai dengan negara-negara tetangganya, dan negara Palestina yang bebas dan layak di sampingnya."

Menteri Kabinet menolak memberikan komentar khusus tentang pernyataan kontroversial Trump, tetapi menambahkan: "Pemerintah Inggris berpendapat bahwa warga Palestina harus dapat kembali ke rumah mereka dan membangun kembali kehidupan mereka yang hancur."

Usulan Trump muncul setelah perjanjian gencatan senjata mulai berlaku di Gaza pada 19 Januari, yang menangguhkan perang genosida Israel yang telah menewaskan lebih dari 47.500 warga Palestina dan menghancurkan daerah kantong itu.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November tahun lalu untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong itu.

Baca juga:  Indonesia Tolak Keras Relokasi Paksa Warga dari Wilayah Pendudukan Palestina