Berpotensi Langgar UUD 1945, Komisi II Minta Revisi UU ASN Dikaji Ulang

Jakarta: Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara atau RUU ASN masih perlu kajian mendalam. Mengingat, ada poin revisi yang berpotensi melanggar UUD 1945.

Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2025. Badan Keahlian DPR mengungkapkan ada perubahan pada UU ASN terkait kewenangan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN yang menjabat sebagai eselon 2 di tingkat daerah dikembalikan ke tangan presiden atau pemerintah pusat.

"Kita (Komisi II) waktu itu setelah mendengar penjelasan dari Badan Keahlian DPR meminta Badan Keahlian untuk melakukan public hearing atau kajian kembali tentang perubahan ini supaya kita mendapatkan dasar yang sangat kuat, baik dari folosofis, yuridis, dan sosiologis," kata Zulfikar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 22 April 2025.

Zulfikar mengatakan usulan perubahan kewenangan pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan ASN yang menjabat sebagai eselon 2 di tingkat daerah dikembalikan ke tangan presiden perlu ditanggapi dengan bijaksana. Ia mengatakan usulan tersebut sama halnya dengan sentralisasi kebijakan. Padahal, menurutnya, pada Pasal 18 UUD 1945 tegas mengatakan daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, dengan beberapa pengecualian. 

"Pasal 18 terutama itu mengenai desentralisasi yang mengakibatkan hadirnya semangat otonomi daerah harus dilakukan seluas-luasnya. Kalau perubahan ke arah sana, apakah ini tidak bertentangan dengan UUD 1945?" kata Zulfikar.