Permintaan TNI AL Agar Diberikan Subsidi BBM Seperti Polri Layak Dipertimbangkan

Jakarta: Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai pengajuan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali agar diberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) seperti Polri layak merupakan hal wajar. Permintaan itu layak dipertimbangkan.

"Hal tersebut sebetulnya wajar dan sudah seharusnya diberlakukan sejak lama. Sangat aneh jika selama ini terjadi perbedaan perlakuan, padahal TNI memegang peran kunci dalam menjaga pertahanan dan kedaulatan nasional,” kata Khairul dikutip dari Media Indonesia. Senin, 28 April 2025.

Dia menjelaskan, TNI AL bukan satu-satunya lembaga negara yang pernah memiliki utang ke Pertamina, terutama terkait dana kompensasi BBM. Hal itu pernah dilakukan Polri, PLN, dan Garuda.

Menurut Khairul, terjadinya tunggakan TNI AL pada Pertamina memperlihatkan betapa sulitnya menyelaraskan kebutuhan taktis lapangan dengan tata kelola keuangan negara yang rigid. 

“Subsidi BBM untuk operasional bukan hanya soal efisiensi anggaran, tetapi juga soal memastikan kesiapan tempur dan mobilitas satuan dalam menghadapi potensi ancaman,” ungkap dia. 
 

Baca juga:  TNI AL Punya Tunggakan BBM Rp3,2 T, Pengamat: Evaluasi Sistem Anggaran

Selain itu, seharusnya jangan ada praktik perbedaan subsidi terkait pembelian operasional BBM antara Polri dan TNI. Sebab Ia menilai TNI sebagai garda pertahanan negara, juga memiliki tugas dan wewenang yang sangat strategis. 

“Padahal, operasi-operasi TNI AL di laut, seperti patroli keamanan, pengamanan wilayah perbatasan, penegakan hukum di laut, adalah operasi negara yang juga sangat strategis,” sebut dia. 

Khairu menilai, jika dukungan bahan bakar tetap diperlakukan sebagai transaksi komersial biasa tanpa subsidi, beban anggaran TNI AL akan makin berat. Hal itu sangat berisiko mengganggu stabilitas  kebutuhan operasional. 

“Untuk itu, pemberian subsidi atau bentuk dukungan anggaran khusus untuk BBM operasional TNI AL perlu dipertimbangkan, dengan tetap memastikan ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat untuk penggunaannya,” ujar dia. 

Lebih jauh, Khairul menekankan bahwa pemberian subsidi BBM kepada TNI AL sangat penting agar negara tetap mampu menjaga kedaulatan wilayah lautnya secara optimal. Sehingga, tugas tersebut bisa dijalankan tanpa tersandera masalah administratif anggaran.

“Pemutihan atau pengalihan harga BBM menjadi subsidi seperti yang diminta KSAL Laksamana Muhammad Ali, saya kira layak dipertimbangkan, bukan hanya sebagai solusi darurat tetapi juga sebagai pengakuan terhadap kebutuhan riil operasional pertahanan negara,” kata dia. 

Kendati demikian, langkah tersebut harus dibersamai dengan reformasi tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Menurut dia,  penyusunan kebutuhan harus berbasis para proyeksi dinamis melalui sistem audit yang lebih terbuka dan ketat melalui mekanisme pembiayaan yang fleksibel dan akuntabel.

“Hal ini penting supaya subsidi yang diberikan benar-benar digunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi TNI secara optimal. Tanpa pembenahan struktural, tunggakan-tunggakan semacam ini hanya akan terus berulang, memperlemah kesiapan operasional dan sekaligus membebani keuangan negara,” ujar dia.