Profil Sushila Karki, PM Nepal yang Dipilih Gen Z Lewat Discord

Jakarta: Gelombang demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh generasi muda di Nepal, khususnya Gen Z, telah menghasilkan perubahan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Melalui platform Discord, ratusan ribu anak muda Nepal secara kolektif menyuarakan aspirasi mereka terhadap masa depan negara, hingga akhirnya mendorong lahirnya kepemimpinan baru. Di tengah krisis kepercayaan terhadap partai-partai lama dan elite politik tradisional, nama Sushila Karki kembali sebagai simbol keadilan dan integritas.

Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal ini kemudian ditunjuk sebagai Perdana Menteri Interim pada 12 September 2025, menyusul runtuhnya pemerintahan sebelumnya akibat tekanan publik. Sosoknya dianggap mewakili harapan baru bagi negeri Himalaya tersebut, terutama karena rekam jejaknya dalam memberantas korupsi dan membela hak asasi manusia.

Berikut profil lengkap Sushila Karki, perempuan pertama yang menjabat sebagai perdana menteri Nepal dan dipilih secara de facto oleh generasi digital.
 

Latar Belakang dan Karier Hukum

Sushila Karki lahir pada 7 Juni 1952 di Sankarpur (kini bagian dari Biratnagar), Nepal Timur. Ia berasal dari keluarga Chhetri dan merupakan anak sulung dari tujuh bersaudara. Pendidikan tingginya dimulai di Mahendra Morang College (BA, 1972), dilanjutkan dengan MA Ilmu Politik di Banaras Hindu University, India (1975), lalu gelar hukum (LLB) di Universitas Tribhuvan (1978).

Karier hukum Karki dimulai dari pengajaran di Mahendra Multiple Campus, Dharan (1986–1989) dan kepemimpinan di asosiasi pengacara Koshi (1988–1990). Ia aktif dalam Gerakan Rakyat 1990 yang menjatuhkan rezim Panchayat dan sempat dipenjara.

Setelah menjabat Presiden Pengadilan Banding Biratnagar (2002–2004), ia ditunjuk sebagai hakim Mahkamah Agung ad hoc pada 2009 dan permanen pada 2010.
 

Ketua Mahkamah Agung dan Pemakzulan Kontroversial

Pada Juli 2016, Karki menjadi Ketua Mahkamah Agung Nepal pertama yang berasal dari kalangan perempuan. Penunjukannya dilakukan setelah masa jabatan Ketua Mahkamah sebelumnya, Kalyan Shrestha, berakhir. Rekomendasi atas dirinya diajukan oleh Dewan Konstitusi, dan ia disetujui melalui sidang parlemen pada bulan Juli 2016.

Karki dikenal sebagai sosok yang tegas, berintegritas tinggi, dan sangat menentang korupsi serta intervensi politik terhadap peradilan.

Beberapa putusan penting yang ia tangani antara lain vonis terhadap mantan Menteri Informasi dan Komunikasi Jay Prakash Gupta dalam kasus korupsi, pembatalan pengangkatan Lokman Singh Karki di Komisi Penyelidikan Penyalahgunaan Wewenang (CIAA), dan keputusan terkait korupsi dalam pencetakan uang polymer di Australia.

Ia juga dikenal karena pendiriannya yang menentang pengangkatan Khil Raj Regmi sebagai PM interim, yang ia anggap mencederai independensi lembaga peradilan.

Namun, ketegasannya membuatnya menghadapi perlawanan politik yang tajam. Pemerintah menuduhnya merusak tatanan dengan membatalkan pengangkatan Kepala Kepolisian Nasional, Jaya Bahadur Chand.

Pada April 2017, fraksi Nepali Congress dan CPN (Maoist Centre) mengajukan mosi pemakzulan terhadap dirinya. Proses ini membuat Karki secara otomatis ditangguhkan dari jabatannya, dan menuai kritik luas baik dari masyarakat Nepal maupun komunitas internasional. Kantor HAM PBB menyatakan kekhawatiran atas upaya pelemahan peradilan ini.

Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri saat itu, Bimalendra Nidhi, mengundurkan diri sebagai bentuk protes, sementara Partai Rastriya Prajatantra menarik diri dari koalisi. Pada Mei 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan perintah penundaan terhadap proses pemakzulan, dan di tengah reshuffle kabinet serta tekanan publik, mosi tersebut ditarik.

Karki akhirnya pensiun pada 6 Juni 2017 setelah mencapai usia pensiun maksimal, yakni 65 tahun.
 

Baca Juga: Ribuan Gen Z Tentukan Calon PM Nepal Lewat Panggilan Discord, Sushila Karki Unggul

 

Penunjukan sebagai PM Interim oleh Gen Z

Gambar: Hasil voting yang dimenangkan Sushila Karki di Discord. (Istimewa)

Setelah demonstrasi masif dipimpin oleh Gen Z sejak 8 September 2025 yang memaksa PM K. P. Sharma Oli mengundurkan diri, nama Karki mencuat sebagai kandidat netral.

Di sebuah server Discord dengan ratusan ribu peserta bernama Youths Against Corruption, generasi muda Nepal mengadakan diskusi terbuka selama hampir lima jam pada 10 September 2025. Diskusi tersebut disiarkan langsung melalui YouTube dan diikuti lebih dari 10.000 penonton secara aktif.

Server tersebut dipromosikan oleh organisasi Hami Nepal yang dipimpin aktivis muda Sudan Gurung. Dalam pemungutan suara daring yang dilakukan di Discord, Sushila Karki meraih 3.833 suara atau 50 persen dari total 7.713 suara yang masuk, mengungguli tokoh-tokoh seperti Harka Sampang, Mahabir Pun, Sagar Dhakal, dan opsi "warga Nepal acak".

Usulan nama Karki didasari oleh citra integritas, rekam jejak yudisial yang kuat, dan harapan publik akan stabilitas hukum di masa transisi.

Di tengah proses ini, tim dari komunitas Gen Z juga mengirim perwakilan ke markas Tentara Nepal untuk menyampaikan hasil keputusan kepada Presiden Ram Chandra Paudel dan Jenderal Ashok Raj Sigdel.

Meskipun terdapat ajakan dialog dari pihak militer, sebagian kelompok Gen Z menolak ketika mereka diminta berbicara dengan tokoh konservatif Durga Prasai dan perwakilan Rastriya Swatantra Party (RSP), karena khawatir demokrasi jatuh ke tangan kelompok ekstrem

Pada 12 September 2025, Parlemen Federal Nepal dibubarkan dan Sushila Karki secara resmi diangkat sebagai Perdana Menteri Interim berdasarkan Pasal 61 Konstitusi Nepal. Ia menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai kepala pemerintahan dalam sejarah Nepal.

Mandatnya adalah menyelenggarakan pemilu baru dalam masa transisi enam bulan, sekaligus menjaga kestabilan hukum dan konstitusionalitas negara hingga pemerintahan baru terbentuk.