Soal Permintaan Starlink, Komisi I DPR Ingatkan Pemerintah Tak Gegabah

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Nico Siahaan meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mendesak Starlink untuk memenuhi berbagai kewajiban terlebih dahulu yang pernah mereka janjikan. Perusaahan milik Elon Musk itu berencana menambah kapasitas layanan internet kepada Komdigi.

"Di balik Starlink hentikan layanan internetnya kan mereka beralasan kapasitas jaringannya penuh dan perlu penambahan kapasitas jaringan. Komdigi saya kira perlu berhati-hati terkait permintaan tersebut karena selain dapat menimbulkan kecemburuan bagi industri Telco tanah air yang sudah berkontribusi banyak dalam membangun infrastruktur jaringan selama ini, permintaan tersebut juga perlu dibarengi dengan kewajiban yang selama ini mereka janjikan," kata Nico melalui keterangan tertulis, Kamis, 17 Juli 2025.

Nico menyarankan pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap layanan internet Starlink. Sebab, Elon pernah berjanji, salah satunya menyediakan layanan internet untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)

"Yang kita tahu selama ini mereka (Starlink) berani umbar janji-janji manis ketika mau masuk ke Indonesia dulu. Penyediaan internet untuk daerah 3 T, puskemas, investasi Tesla dan lainnya. Tapi, faktanya janji-janji itu tak pernah terealisasi," ujar Nico.
 

Baca Juga: Minim Akses Internet, Sejumlah Sekolah di 3 T Gunakan Dana Bos untuk Langganan Starlink

Nico menekankan soal pentingnya aspek kedaulatan digital dibalik kehadiran Starlink di Indonesia. Pemerintah harus dapat memastikan layanan Starlink aman dari berbagai aspek.

"Starlink kan tidak bisa dilakukan lawfull intercept karena tidak memiliki infrastruktur nasional. Jelas ini mengkhawatirkan utamanya terhadap kedaulatan dan keamanan Indonesia. Bagaimana Pemerintah dapat melakukan lawfull intercept terhadap Starlink, sementara mereka sendiri tidak punya infrastruktur," ujar Nico.

Nico juga meminta pemerintah lebih bersikap tegas atas janji investasi yang dijanjikan Starlink sebelumnya. Selain itu, memastikan kedaulatan digital diharapkan tetap terjaga.

"Masa investasi cuma seadanya sudah bisa beroperasi, sementara industri Telco nilai investasinya triliunan, ini jelas tidak adil. Saya kira pemerintah harus lebih tegas lagi dalam menerapkan persyaratan dan lebih berani menegakkan kedaulatan digital kita," ucap Nico.