Fraksi NasDem Teguhkan Komitmen Berjuang bersama Rakyat

Jakarta: Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung langkah DPR RI untuk berbenah dan memperteguh komitmen berjuang demi kepentingan rakyat. Komitmen itu diwujudkan dengan menyepakati sejumlah kebijakan untuk mengakomodasi aspirasi yang digaungkan masyarakat. 

Hal itu disampaikan Ketua Fraksi NasDem di DPR Viktor Bungtilu Laiskodat merespons konferensi pers pimpinan DPR RI dalam rangka menjawab tuntutan 17+8. Sejumlah kebijakan yang didukung pihaknya yaitu usulan pemangkasan tunjangan anggota DPR RI hingga meningkatkan performa legislasi.

“Ini bukan hanya soal angka-angka penghematan, melainkan soal sikap DPR dalam menegaskan komitmen transparansi, akuntabilitas, dan kedekatan dengan aspirasi publik,” ujar Viktor melalui keterangan tertulis, Jumat, 5 September 2025.

Viktor mengungkapkan, keputusan menghentikan tunjangan perumahan, melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, serta memangkas sejumlah fasilitas anggota DPR merupakan langkah bijak. Dia menilai kebijakan tersebut harus dipandang sebagai bentuk komitmen lembaga dalam memperbaiki tata kelola.

Selain itu, Viktor menyampaikan komitmen Fraksi NasDem bersama rakyat menjaga muruah DPR. Sehingga, fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat kembali ke lajur yang semestinya.
 

Baca juga:  Nasib Anggota DPR Nonaktif Ditentukan di MKD

“DPR RI berharap rakyat ikut bersama memperjuangkan dan memastikan tujuan berbangsa dan bernegara dapat tercapai, terutama menyukseskan program pemerintah yang diiimplementasikan untuk menjawab kebutuhan rakyat," ungkap Viktor.

Fraksi Partai NasDem DPR RI mengapresiasi keputusan pimpinan lembaga legislatif pusat itu yang selaras dengan sikap NasDem yang memelopori penghentian gaji, tunjangan, hingga fasilitas yang melekat kepada anggota DPR RI nonaktif.

“NasDem menekankan perlunya kepastian hukum dalam setiap proses. Dengan begitu, publik bisa melihat bahwa DPR serius menjaga integritas lembaga,” jelas Viktor.

Fraksi NasDem juga mendorong agar seluruh hasil evaluasi dan aspirasi masyarakat menjadi stimulus. Sehingga, lembaga DPR RI dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Kami berharap langkah ini menjadi momentum bagi DPR untuk semakin dekat dengan rakyat,” ujar Viktor.