USAID Pangkas 1.600 Karyawan

Washington: Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau United States Agency for International Development (USAID) akan memberhentikan 1.600 karyawan dan menempatkan sebagian besar staf yang tersisa pada cuti administratif, kata badan tersebut.
 
"Semua personel yang direkrut langsung oleh USAID, kecuali personel yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas fungsi-fungsi penting, kepemimpinan inti dan/atau program-program yang ditunjuk secara khusus, akan ditempatkan pada cuti administratif di seluruh dunia," kata badan tersebut di situs webnya, dikutip dari Xinhua, Selasa, 25 Februari 2025.
 
"Bersamaan dengan itu, USAID mulai menerapkan pengurangan tenaga kerja yang akan memengaruhi sekitar 1.600 personel USAID yang bertugas di AS," kata pernyataan tersebut seraya mencatat individu yang terdampak akan menerima pemberitahuan khusus pada Minggu.
 
Personel penting yang ditunjuk yang diharapkan untuk terus bekerja akan diberitahukan oleh pimpinan lembaga. Sementara bagi personel di luar negeri, USAID bermaksud membuat program perjalanan pulang pergi yang didanai secara sukarela oleh lembaga dan manfaat lainnya.
 
USAID merupakan target utama reformasi pemerintah oleh Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), yang dipimpin oleh Elon Musk. Awal bulan ini, Presiden AS Donald Trump mengatakan ada 'penipuan besar-besaran' dalam penggunaan anggaran USAID pada 'tingkat korupsi yang belum pernah terjadi sebelumnya' dan menuntut agar program tersebut ditutup.
 

Baca juga: Tak Tahan Terus Merugi, Starbucks Akhirnya PHK 1.100 Karyawan

(Ilustrasi PHK. Foto: Medcom.id)
 

Pangkas 97% karyawan

 
Pada 4 Februari 2025, situs web resmi USAID mengeluarkan pemberitahuan yakni mulai 7 Februari 2025, semua personel yang dipekerjakan langsung di seluruh dunia akan ditempatkan pada 'cuti administratif', dengan beberapa individu yang ditunjuk sebagai pengecualian.
 
Pada 7 Februari 2025, Hakim Carl Nichols dari pengadilan distrik AS untuk Distrik Columbia memutuskan mendukung permintaan serikat buruh AS untuk menunda rencana 'cuti administratif' karyawan global USAID. Namun, pada 21 Februari, hakim menolak permintaan tersebut dan memberikan lampu hijau bagi rencana 'cuti administratif' untuk dilanjutkan.
 
Putusan terbaru ini juga memungkinkan pemerintahan Trump untuk memulai hitungan mundur 30 hari bagi karyawan USAID yang ditempatkan di luar negeri untuk kembali ke AS dengan biaya pemerintah.
 
Menurut laporan sebelumnya dari media AS, tujuan pemerintahan Trump adalah mengurangi tenaga kerja global USAID dari lebih dari 10 ribu menjadi kurang dari 300, yaitu pengurangan sebesar 97 persen.