Wilayah Tepi Barat juga jadi incaran serangan Israel. Foto: EFE
Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) menegaskan dukungannya terhadap Israel dan kebijakan keamanannya pada Rabu, 2 Juli 2025, menyusul seruan dari para menteri senior Israel untuk segera menganeksasi wilayah pendudukan Tepi Barat. Namun, AS menghindari pernyataan langsung mengenai dukungan terhadap solusi dua negara.
Dikutip dari laporan Anadolu, Kamis, 3 Juli 2025, juru bicara Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce menyatakan bahwa AS mendukung pilihan-pilihan strategis Israel terkait keamanan nasionalnya.
“Posisi kami terhadap Israel adalah kami berdiri bersama Israel dan keputusan-keputusannya dalam hal bagaimana mereka memandang keamanan internalnya,” ujar Bruce.
Saat ditanya apakah pemerintahan Presiden Donald Trump masih mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, Bruce menjawab bahwa Trump bersikap “realistis terhadap kondisi saat ini.”
“
Gaza jelas merupakan tempat yang tak layak huni. Wilayah itu perlu dibangun kembali dengan dukungan mitra-mitra Arab,” tambah Bruce.
“Kami bahkan belum memiliki gencatan senjata. Mudah-mudahan itu berubah. Tapi membicarakan itu saat ini terlalu dini,” imbuh Bruce.
Sebelumnya, sebanyak 14 menteri dari Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan kepada pemerintah untuk segera menerapkan kedaulatan atas Tepi Barat sebelum akhir masa sidang musim panas Knesset pada 27 Juli.
Surat terbuka tersebut dibagikan di platform X oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich. Para menteri menilai bahwa dukungan strategis dari Presiden AS Donald Trump menciptakan momentum yang ideal untuk mendorong langkah aneksasi.
“Kemitraan strategis dan dukungan Presiden Donald Trump menciptakan waktu yang menguntungkan untuk memimpin langkah ini sekarang,” demikian isi surat tersebut.
Para penandatangan juga memperingatkan bahwa mengakui blok-blok permukiman sambil mendirikan negara
Palestina di wilayah yang tersisa akan menjadi “ancaman eksistensial bagi Israel.”
Keempat belas pejabat tinggi yang menandatangani surat itu termasuk Menteri Pertahanan, Ekonomi, Pertanian, Energi, Komunikasi, Transportasi, Kehakiman, Pariwisata, Inovasi, Kebudayaan, Urusan Diaspora, Pendidikan, Kesetaraan Sosial, Kerja Sama Regional, serta Ketua Knesset Amir Ohana.
(Muhammad Reyhansyah)