KPK Tegaskan WNA Pejabat BUMN Bisa Dijerat Hukum dan Wajib Lapor LHKPN

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) menjabat di badan usaha milik negara (BUMN). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan mereka untuk patuh hukum, atau dijerat pidana.

“Tentu jika memang di situ ada dugaan fraud, dugaan tindak pidana korupsi, KPK tetap bisa menangani,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Oktober 2025.

Budi mengatakan, uang negara yang dikelola di BUMN haram dikorupsi meski dikerjakan oleh warga asing. WNA menjabat di BUMN mengikuti aturan yang berlaku.

“Secara ketentuan, BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara, dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara,” ujar Budi.

Baca juga:  Danantara Blak-blakan Banyak Petinggi BUMN Diisi Orang Asing

WNA juga wajib mengikuti kewajiban pejabat BUMN selama bekerja. Salah satunya menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN, karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN,” kata Budi.

Gedung BUMN. Foto: Dok. BUMN.

Budi mengatakan, WNA menjabat di BUMN tetap masuk kategori penyelenggara negara. Selama bekerja di Indonesia, mereka harus mengikuti aturan yang berlaku.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa BUMN kini boleh dipimpin oleh WNA atau ekspatriat. Langkah ini diputuskan sebagai upaya untuk mencari talenta terbaik agar perusahaan negara bisa tumbuh dan bersaing di level global.

“Saya sudah mengubah peraturannya. Sekarang, ekspatriat (non-WNI) bisa memimpin BUMN kita," ujar Presiden Prabowo saat berdialog dengan Steve Forbes dalam acara Forbes Global CEO Conference di Jakarta.