Pakar Soroti Pemanfaatan Hutan Terdegradasi Dukung Gagasan Prabowo soal Kelapa Sawit

Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Dokumen Ditjenbun

Pakar Soroti Pemanfaatan Hutan Terdegradasi Dukung Gagasan Prabowo soal Kelapa Sawit

M Rodhi Aulia • 13 January 2025 18:15

Jakarta: Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB, Yanto Santoso, mengungkapkan peluang besar untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait perluasan kebun kelapa sawit di Indonesia. Yanto menilai, pemanfaatan kawasan hutan yang sudah rusak atau terdegradasi untuk menanam kelapa sawit dapat menjadi solusi.

Ia meyakini solusi ini dapat meningkatkan produktivitas lahan tanpa perlu melakukan deforestasi. Langkah ini juga dapat mendukung ketahanan pangan dan energi nasional, serta produksi biosolar.

“Kalau kebun sawit yang ditanamkan Bapak Presiden itu, akan ditanam di kawasan hutan yang sudah rusak, maka itu bukan deforestasi. Karena enggak ada tumbuhan pohon. Sebaliknya akan meningkatkan produktivitas kawasan tersebut,” ujar Yanto kepada wartawan, Senin, 13 Januari 2025.

Yanto menjelaskan bahwa memanfaatkan kawasan hutan yang sudah terdegradasi adalah langkah yang realistis. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengembalikan kondisi hutan yang telah rusak ke keadaan semula. Dengan langkah ini, kebutuhan pangan dan energi dapat terpenuhi tanpa membuka kawasan hutan baru yang masih alami.

Baca juga: Dukung Program Biodiesel B40, Pemerintah Rencana Naikkan Pungutan Ekspor CPO Jadi 10%

Lebih lanjut, Yanto menekankan bahwa pemanfaatan hutan rusak harus dilihat sebagai langkah strategis untuk mengurangi tekanan pada pembukaan hutan yang masih alami. Dengan cara ini, pemerintah tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan tetapi juga dapat mengurangi konflik lingkungan yang sering terjadi akibat pembukaan hutan baru.

“Saya yakin ada misunderstanding tentang pengertian hutan dan kawasan hutan. Semua yang tidak setuju, tampaknya berpikiran bahwa Bapak Presiden atau Menteri LHK akan membuka hutan rimba raya. Dibongkar, dijadikan kebun sawit (padahal tidak),” tegasnya.

Yanto juga mencatat bahwa pemerintah memiliki data yang menunjukkan adanya 31,8 juta hektare kawasan hutan terdegradasi. Angka ini merupakan potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional tanpa menambah tekanan pada hutan primer.

Namun, Yanto juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam pemanfaatan kawasan hutan terdegradasi. Ia mengusulkan agar 70 persen dari kawasan tersebut ditanami sawit, sementara 30 persen lainnya dimanfaatkan untuk tanaman unggulan seperti bangkirai, ulin, kayu hitam, atau meranti. 

"Menurut saya, saya bilang itu bukan deforestasi. Baik dari definisi internasional, maupun dari definisi hukum nasional kita," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan kebun kelapa sawit di Indonesia, mengingat komoditas ini memainkan peran strategis dalam perekonomian nasional dan sangat dibutuhkan oleh banyak negara. Selain berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi, kelapa sawit juga mendukung industri penting seperti cokelat, detergen, dan kosmetik.

Dalam Musrenbangnas 2025-2029, Prabowo menekankan pentingnya menjaga dan memperluas kebun kelapa sawit sebagai aset negara.

"Jadi jagalah para bupati, gubernur, para pejabat tentara, polisi, jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita. Di mana-mana itu aset, aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah, tanam kelapa sawit," ujar Presiden Prabowo, Senin, 30 Desember 2024.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow  akun
Google News Metrotvnews.com


(M Rodhi Aulia)