Pemerintah Mesti Fokus Benahi Efisiensi Penyaluran Subsidi Elpiji 3 Kg

Jakarta: Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menegaskan, pemerintah sebaiknya tidak terus berpolemik mengenai harga gas elpiji 3 kilogram (kg). Menurut dia, yang lebih penting adalah fokus pada upaya mengurangi besaran nilai subsidi elpiji 3 kg melalui langkah-langkah terarah.

Sofyano menilai, salah satu langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah adalah menetapkan secara tegas kelompok masyarakat yang berhak menerima elpiji bersubsidi. Dengan demikian, penyaluran subsidi dapat lebih efisien dan tidak salah sasaran.

"Pemerintah harus fokus untuk mengurangi besaran nilai subsidi gas elpiji 3 kg dengan berbagai cara yang terarah," kata Sofyani kepada Media Indonesia, Minggu, 5 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, kebijakan yang berlaku saat ini justru membuka peluang bagi siapa pun untuk menikmati elpiji bersubsidi, bahkan dalam jumlah besar. "Penyebab utamanya karena peraturan pemerintah yang masih abu-abu," tuding dia.

Sofyano menilai sudah saatnya pemerintah mengkaji kembali harga eceran tertinggi (HET) nasional yang berlaku. Pemerintah, lanjut dia, perlu mencari mekanisme koreksi terhadap HET tanpa membebani masyarakat. 

"Pertanyaannya apakah mau? Saya menjamin evaluasi HET bisa dilakukan," tegas dia.

Sofyano juga mendorong agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tidak hanya berperan sebagai juru bayar dalam program subsidi, tetapi turut aktif terlibat dalam kebijakan dan pengawasan pelaksanaan subsidi energi.

Lebih lanjut, Direktur Puskepi itu menyambut baik rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk membentuk badan pengawas elpiji subsidi. Namun, ia menilai pengawasan tidak seharusnya terbatas pada elpiji 3 kg saja. 

"Badan pengawas itu sebaiknya juga mencakup seluruh energi bersubsidi seperti BBM dan listrik, karena nilai subsidi energi sangat besar," usul dia.
 

Baca juga: Bahlil Sindir Purbaya soal Subsidi Elpiji 3 Kg

(Gas elpiji tiga kg di pangkalan resmi. Foto: dok Pertamina Patra Niaga Regional JBB)
 

Pembelian elpiji 3 kg masih belum efektif

Terkait program pendaftaran pembeli elpiji menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Sofyano menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif menekan subsidi.

"Jika hanya mendaftarkan NIK saja, apakah itu bisa memastikan subsidi tepat sasaran? Apakah dari NIK bisa diketahui seseorang tergolong kaya atau miskin?" ungkap dia.

Dia bilang, NIK seharusnya dapat digunakan untuk membatasi pembelian elpiji agar tidak bisa dilakukan di lebih dari satu pangkalan. Namun, mekanisme ini memerlukan dukungan teknologi serta perangkat pemantauan di seluruh pangkalan elpiji, yang tentu membutuhkan biaya besar.

"Ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar penyaluran elpiji 3 kg benar-benar tepat sasaran dan keuangan negara tidak terus terbebani," imbuh Sofyano.

Mengutip keterangan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah beberapa waktu lalu, pihaknya bersama pemerintah telah menyepakati alokasi subsidi elpiji 3 kg sebesar Rp87,6 triliun untuk 2025, naik dibandingkan pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp85,6 triliun. Volume elpiji yang disubsidi mencapai 8,17 juta ton.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk memastikan subsidi elpiji 3 kg dapat berjalan sesuai rencana. Menurut Said, tanpa subsidi dari negara, harga elpiji 3 kg bisa mencapai Rp42.750 per tabung. DPR melalui Banggar menyetujui usulan pemerintah untuk memberikan subsidi sebesar Rp30 ribu per tabung, sehingga harga dasar gas melon menjadi Rp12.750.

Narasi tersebut sama dengan apa yang disampaikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa saat dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (30/9). Namun, Bahlil membantah pernyataan Purbaya. Bahlil menuding Purbaya salah membaca data dan masih butuh penyesuaian mengingat baru menjadi Menteri Keuangan.