DKI Berambisi Jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi syariah

Jakarta: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berambisi menjadikan Ibu Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah. Dia ingin Jakarta menjadi teladan bagi daerah lain untuk mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.

Hal itu disampaikan Rano dalam Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar di Jakarta, Kamis. “Mari bersama menjadikan Jakarta pusat pertumbuhan ekonomi syariah dan teladan bagi daerah lain,” ucap Rano dikutip dari Antara, 6 November 2025.

Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyampaikan ekonomi dan keuangan syariah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di Jakarta, sektor ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi untuk menjadi penggerak perekonomian daerah, sekaligus menjadi kontributor terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Potensi besar ini tentu perlu diikuti dengan langkah konkret dari pemerintah daerah sebagai wujud komitmen dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah,” ungkap Rano.

Baca juga:  Ma’ruf Amin: Pembentukan LPDU Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah

Untuk itu, Rano menyampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) untuk memastikan sinergi antara sektor publik, lembaga keuangan, akademisi, dan komunitas dalam mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Rano juga menyasar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menyentuh berbagai bidang. Seperti usaha mikro dan industri halal, pendidikan dan pesantren, hingga ekonomi hijau.

Selain itu, Rano mengatakan Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan dukungan OJK dan lembaga jasa keuangan. Menurut dia, keduanya berperan penting dalam memperkuat akses pembiayaan dan layanan keuangan syariah yang inklusif bagi masyarakat.

Ilustrasi ekonomi syariah. Foto: UIN Antasari Banjarmasin.

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan aset industri keuangan syariah naik 11,3 persen year on year (tahunan) menjadi sekitar Rp3.050 triliun. Rinciannya yaitu perbankan Rp975,9 triliun, pasar modal Rp1.896,2 triliun, dan industri keuangan nonbank Rp178,7 triliun.

Adapun total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk Saham Syariah) per Desember 2024 mencapai Rp2.883,67 triliun, dikutip dari snapshot perbankan syariah yang dirilis oleh OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa yang saat ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah adalah meningkatkan inklusi dan literasi masyarakat.

Oleh karena itu, ia menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.