Trump Dikabarkan Segera Akui Kedaulatan Palestina di KTT Teluk-AS

Washington DC: Spekulasi besar menyelimuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Teluk-Amerika Serikat yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi, pada hari ini, 14 Mei 2025, terkait kemungkinan pengakuan resmi Presiden AS Donald Trump atas kedaulatan negara Palestina.

Kabar ini pertama kali diungkap oleh seorang diplomat Teluk kepada The Media Line dan menjadi topik utama menjelang pertemuan antara Trump dan para pemimpin negara-negara Teluk.

"Presiden Donald Trump akan mengeluarkan deklarasi mengenai Negara Palestina dan pengakuan Amerika atasnya, serta akan ada pembentukan negara Palestina tanpa kehadiran Hamas," ujar sumber diplomatik Teluk yang tidak disebutkan namanya, mengutip The Media Line pada Sabtu, 11 Mei 2025.

Menurut sumber tersebut, jika deklarasi ini benar terjadi, maka akan menjadi pernyataan paling bersejarah yang mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah dan mendorong lebih banyak negara untuk bergabung dengan Abraham Accords. Selain itu, disebutkan bahwa negara Palestina yang akan diakui adalah entitas yang tidak menyertakan Hamas dalam struktur kekuasaannya.

Para analis menyoroti bahwa jika langkah ini benar terjadi, maka Trump akan menjadi presiden AS pertama yang secara eksplisit menyatakan pengakuan terhadap Palestina sebagai negara berdaulat. Isu ini juga dinilai akan memicu reaksi keras dari berbagai pihak, baik di Israel maupun dari kelompok-kelompok Palestina yang menolak pemisahan antara Palestina dan Hamas.

Meskipun Trump belum mengonfirmasi secara langsung, ia sempat menyatakan akan membuat "pengumuman yang sangat penting" selama pertemuan dengan Perdana Menteri Kanada Mark Carney pada 6 Mei lalu di Gedung Putih. Hal ini memicu spekulasi bahwa deklarasi Palestina bisa menjadi bagian dari pengumuman tersebut.

Namun sejumlah pengamat seperti Ahmed Al-Ibrahim, mantan diplomat Teluk, meragukan bahwa Palestina akan menjadi fokus utama KTT ini. Ia menilai absennya Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II—dua pemimpin negara yang paling dekat dengan Palestina—menunjukkan bahwa agenda tersebut bukan prioritas.
 

Baca Juga: Dorong Babak Baru Hubungan Bilateral, Trump Cabut Sanksi terhadap Suriah

"Saya tidak berpikir ini akan tentang Palestina. Ketidakhadiran Mesir dan Yordania sangat signifikan karena jika pengakuan negara Palestina dibahas, kehadiran dua negara tersebut mutlak diperlukan," ujar Al-Ibrahim.

KTT ini juga membahas berbagai topik besar seperti kerja sama nuklir damai AS-Saudi, serta kesepakatan bernilai miliaran dolar di bidang pertahanan, energi, dan kecerdasan buatan. Para pengamat membandingkan potensi hasil KTT ini dengan KTT Teluk-AS pada 2017 yang menghasilkan kesepakatan lebih dari USD 400 miliar antara Arab Saudi dan perusahaan-perusahaan AS.

Trump dijadwalkan melanjutkan kunjungannya ke Uni Emirat Arab dan Qatar setelah dari Riyadh. Kedua negara tersebut dinilai sebagai mitra penting dalam peta ekonomi kawasan dan telah mengumumkan investasi besar di AS, termasuk janji UEA untuk investasi senilai USD 1 triliun dan Arab Saudi sebesar USD 600 miliar.

Pengamat politik Saudi, Ahmed Boushouki, menyebut bahwa Trump tampaknya lebih fokus pada penguatan kesepakatan ekonomi.

"Mungkin ini tentang kesepakatan besar di Arab Saudi. Trump bahkan sempat mengatakan kepada publik AS untuk 'beli saham sekarang, sebelum pengumuman besar dalam dua hari ke depan'," katanya kepada The Media Line.

Riyadh juga mengumumkan rencana pembangunan reaktor nuklir pertama di Kerajaan, dengan kompetisi terbuka bagi perusahaan internasional untuk merancang dan membangunnya. Sementara itu, UEA telah lebih dahulu mengoperasikan reaktor nuklir Barakah yang dikerjakan bersama perusahaan asal Korea Selatan.

Hingga berita ini disusun, Gedung Putih belum merilis pernyataan resmi mengenai pengakuan negara Palestina. Namun perhatian global kini tertuju pada apakah Trump benar-benar akan mengubah kebijakan AS secara historis di hadapan para pemimpin Teluk.