Imbas Ledakan Maut di Garut, Gerindra Minta Tata Kelola Amunisi dan Pemusnahannya Diaudit

Jakarta: Wakil Ketua Komisi I DPR, Budisatrio Djiwandono, mendorong audit standar operasional prosedur (SOP) tata kelola amunisi hingga pemusnahannya. Hal ini guna mencegah kejadian ledakan amunisi kedaluwarsa terulang.

"Kami menilai perlu ada audit menyeluruh terhadap SOP tata kelola logistik dan pemusnahan amunisi yang sudah kedaluwarsa," kata Budisatrio melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Mei 2025.

Ketua Fraksi Gerindra DPR itu menyayangkan terjadinya insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tidak layak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ia menyerukan pentingnya investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian.

"Kami memberikan dukungan penuh kepada TNI untuk melakukan investigasi secara transparan," ujar dia.
 

Baca juga: TNI AD Masih Cari Tahu Penyebab Meledaknya Amunisi di Garut

Budisatrio juga menekankan pentingnya perlindungan warga sipil dalam kegiatan militer yang berisiko tinggi. Menurutnya, sosialisasi dan pembatasan akses ke lokasi aktivitas militer harus dievaluasi dan diperketat demi keselamatan.

"Kejadian ini menjadi pengingat bahwa kedisiplinan dalam menjalankan SOP harus diprioritaskan agar keselamatan seluruh unsur, baik militer maupun sipil, menjadi yang utama dalam setiap kegiatan serupa maupun aktivitas militer lainnya," ujar dia.

Sebanyak 13 orang tewas dalam ledakan saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin pagi, 12 Mei 2025. Kapuspen TNI Mayjen Kristomei S mengatakan dari jumlah korban tersebut tercatat ada sembilan warga sipil dan empat anggota TNI.

Jasad korban sudah dilakukan evakuasi ke Rumah Sakit Pamengpeuk untuk diidentifikasi. Dia juga menyebut lahan yang digunakan untuk pemusnahan amunisi merupakan milik BKSDA Kabupaten Garut.