Menteri ATR Minta Saran KPK untuk Alihkan Sawah Demi Ketahanan Pangan

Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengalihfungsikan sejumlah sawah di Indonesia. Sejumlah lahan akan dipakai pemerintah untuk menjalankan program ketahanan pangan.

"Masalah alih fungsi lahan, kan banyak sawah-sawah di Jawa ini demi ketahanan pangan, kan harus kita pertahankan," kata Nusron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Oktober 2025.

Nusron mengatakan, pemerintah tidak mau kena permasalahan hukum jika mengalihfungsikan lahan ke depannya. Terbilang, banyak sawah disasar untuk kebutuhan sejumlah industri, salah satunya perumahan.

"Pertama dari lajunya industrialisasi kan butuh lahan, lajunya perumahan butuh lahan dan rata-rata baik industri kemudian perumahan, pemukiman, pariwisata, apa lagi pak? Macam-macamlah, ya kan? Itu yang disasar adalah sawah," ucap Nusron.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid. Foto: Metrotvnews.com/Siti Yona Hukmana.

Kementerian ATR/BPN tidak mau kalah cepat dengan investor karena khawatir sawah hilang, dan berujung program ketahanan pangan jadi gagal. Masyarakat akan kesulitan jika pemerintah gagal memastikan stok pangan terjaga.

"Kalau sawahnya hilang, habis, maka produksi pangannya berkurang. Nah kalau produksi pangannya berkurang nanti kita impor lagi, padahal pada satu sisi Pak Presiden mempunyai program ketahanan pangan," ujar Nusron.

Karenanya Nusron mau meminta bantuan KPK untuk menyelesaikan sejumlah masalah terkait persawahan. KPK disebut menyambut baik permintaan itu.

"Jadi kami minta koordinasi, yuk bantu kawal kami sama-sama menahan laju alih fungsi lahan," tutur Nusron.