Kepala BGN: Puskesmas dan UKS Bakal Banyak Dilibatkan Pelototi MBG

Jakarta: Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan puskesmas dan unit kesehatan sekolah (UKS) bakal banyak terlibat dalam mengawasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu dalam rangka memitigasi masalah yang berpotensi ditimbulkan dari program MBG.

"Setelah kita melakukan rapat koordinasi lintas lembaga, disepakati bahwa puskesmas dan UKS akan lebih banyak dilibatkan di dalam hal mitigasi kesehatan dan penanganan darurat," ujar Dadan saat rapat dengan Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 Oktober 2025.

Dadan juga menyampaikan, untuk mendukung higienitas, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bakal berlaku dua sertifikasi. Yakni, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
 

Baca juga:  Kepala BGN: Perpres Tata Kelola Makan Bergizi Sedang Digarap

Kemudian sertifikasi Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) dari lembaga independen. HACCP adalah sertifikasi standar internasional untuk keamanan pangan yang bertujuan mencegah bahaya selama proses produksi makanan, dari bahan baku hingga konsumen akhir.

Ilustrasi MBG. Foto: Antara.

"Kami juga ingin menerapkan sertifikasi keamanan pangan berupa HACCP," ucap Dadan.

Pemerintah, kata dia, juga tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Makan Bergizi. Dia berharap pekan ini sudah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.

"Karena dukungan terhadap program makan bergizi sudah sangat urgen dilakukan," ujar Dadan.