Kautsar Widya Prabowo • 13 February 2025 15:33
Jakarta: Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) merespons isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), buntut efisiensi anggaran. PCO meminta jangan menganggap karyawan kontrak mengalami PHK jika masa kerjanya tak diperpanjang.
"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya," ujar Kepala PCO Hasan Nasbi dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Februari 2025.
Hasan menjamin tidak ada PHK buntut kebijakan pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Selain itu, Hasan meluruskan isu efisiensi anggaran telah mengganggu layanan kepada publik.
“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” tegasnya.
Pemangkasan anggaran yang belakangan dilakukan pemerintah telah memakan korban. Tidak sedikit, nasib ribuan pekerja dan pewarta ikut terdampak.
Efisiensi belanja negara yang diputuskan pemerintah berdampak besar bagi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI). Akibatnya, sebanyak 1.000 jurnalis kontributor di dua media tersebut langsung menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
Direktur Utama TVRI dan RRI membantah adanya PHK masif tersebut. Namun, isu tersebut sudah viral dan membutuhkan klarifikasi.
"Yang berkembang di masyarakat terkait pemberhentian hubungan kerja dengan kontributor, bahkan tenaga CS dan satpam, disebutkan hampir 1000 orang oleh Aliansi Jurnalis Indonesia. Kami juga mendengar soal PHK terhadap tenaga penyiar di TVRI, khususnya di Ternate. Namun, Dirut menyampaikan tidak ada. Ini perlu klarifikasi," ujar Putra saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VII DPR RI dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), LPP RRI, LPP TVRI, dan LKBN ANTARA, Rabu, 12 Februari 2025.
Streaming